Aksi people power yang awal mula disuarakan politisi senior PAN Amien Rais, itu kemudian mengundang polemik. Ada yang setuju dan ada yang menolak.
Salah satu elemen masyarakat yang menolak aksi people power adalah Forum Presiden Mahasiswa Indonesia. Mereka siap membentengi KPU dan Bawaslu dari people power jika aksi people power yang dimaksud adalah tindakan brutal dan anarkis.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Forum Presiden Mahasiswa Indonesia, Sultan Rivandi, saat menyampaikan pernyataan sikap dan konfrensi pers di Hotel Cipta Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2019). Sultan menegaskan jangan sampai negara ini tidak aman dan harmonis hanya karena ulah segelintir orang yang tidak puas terhadap Pemilu.
"Kalau tujuannya (people power) anarkisme, maka yang menjadi korban adalah rakyat. Maka kami akan menolak segala bentuk kekerasan, kerusuhan, dan kami menyayangkan jika aksi People Powee itu berujung pada anarkisme. Dan kami akan menjaga dan mengawal KPU, Bawaslu dan instrumen penyelenggara pemilu lainnya," ujar Sultan.
Menurut dia, pihak yang merasa dicurangi dalam Pemilu tidak perlu menggerakkan massa untuk melakukan aksi people power. People power sebenarnya tidak masalah, selama tidak berujung pada aksi-aksi anarkisme. Jika people power dimaknai sebagai aksi yang berujung pada anarkisme dan mengancam keamanan nasional, menurut Sultan, hal tersebut akan mengorbankan rakyat.
"Jika ada yang merasa dirugikan bukan berbuat rusuh yang inkonstitusional. Yang harus ditempuh adalah jalur konstitusi. Itu harus melalui mekanisme yang sudah disepakati. Kita ada Bawaslu, kita ada Mahkamah Konstitusi. Itulah institusi negara yang harus diperkuat, yang dipercaya untuk menyelesaikan segala persoalan pemilu ini," katanya.
Sultan menyebut 14 Presiden Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Prisiden Mahasiswa Indonesia adalah UIN Jakarta, Universitas Paramadina, UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Institut PTIQ, ITP Ahmad Dahlan, Universitas Islam Jakarta, STEBANK, STTM MHAMMADIYAH, UIKA Bogor, Universitas BSI, Universitas Azzahra, Universitas Mpu Tantular dan UNINDRA.
Forum Presiden Mahasiswa Indonesia juga menyapaikan pernyataan sikap. Pernyataan sikap ini dibacakan oleh Sultan Rivandi.
Pertama, meminta KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan proses penghitungan suara secara jujur, adil, terbuka, dan transparan serta mengajak kepada seluruh entitas warga negara Indonesia agar tidak terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Kedua, menolak segala tindakan inkonstitusional yang tidak sesuai undang-undang dasar 45, uu no 7 tahun 2017 tentang pemilihan dan intervensi terhadap penyelenggaraan pemilu serta meminta KPU untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggara pemilu yang gugur dalam bertugas.
Ketiga, mendesak elit politik mengikuti mekanisme hukum yang berlaku sesuai uu, jika terdapat kecurangan ataupun kekurangan dalam proses pemilu serta mendorong MK menggunakan kewenangannya jika terjadi perkara sengketa hasil pemilu sesuai konstitusi.
Keempat, mendorong pemerintah merevisi peraturan KPU No.3 tahun 2018 untuk mengatur hak KPPS agar mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Kelima, mengajak seluruh masyarakat yang mendukung masing-masing calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk mengakhiri Fanatisme “Buta” terhadap para pasangan calon, serta mengembalikan semangat persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keenam, menghimbau kepada masyarakat untuk bekerjasama mengawal demokrasi di Indonesia dan mendesak elit politik untuk menghentikan devide et impera (politik adu domba). (sy)
