Bernasindonesia.com - Kebijakan pemerintah tentang PPKM darurat menuai apresiasi. PPKM darurat dianggap lebih tepat ketimbang kebijakan lockdown ditengah melonjaknya kasus Covid-19 akhir-akhir ini.
Hal tersebut disampaikan koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi, melalui keterangan tertulisnya, Senin (5/7/2021).
Menurut Azmi, kebijakan lockdown akan banyak merugikan ekonomi masyarakat ketimbang manfaatnya. Sementara, pemberlakuan PPKM darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021 merupakan kebijakan. Kebijakan PPKM darurat tersebut harus didukung semua lapisan masyarakat. Dia mengatakan, PPKM darurat lebih tepat agar sektor ekonomi mikro tetap bisa berjalan.
“Kami sangat mendukung dan memahami bahwa keputusan yang disampaikan langsung oleh Presiden sudah melalui kajian dan pertimbangan mendalam. Serta memikirkan kondisi riil masyarakat,” katanya.
Pemberlakuan PPKM darurat sudah tepat karena hal itu didasarkan atas kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik Indonesia. Juga berdasarkan pengalaman dari negara lain.
“Kami berharap implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat bisa dijalankan dengan baik, sehingga tujuan pemerintah untuk mempersempit penyebaran covid 19 bisa tercapai,” tandasnya.
Azmi meminta aparat penegak hukum bisa bersinergi dan lebih tegas dalam melakukan penegakan prokes, karena situasi penularan Covid-19 di Indonesia sedang mengkhawatirkan.
“Kami melihat masih banyak pelaku usaha yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan.Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak terlalu banyak memberikan toleransi kepada para pelaku usaha dan masyarakat agar supaya protokol kesehatan bisa di tegakan di semua sektor masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Azmi juga meminta semua pihak tidak memaksa pemerintah menerapkan lockdown.
“Mengatasi persoalan pandemi ini marilah kita solid mendukung pemerintah agar tidak terjadinya polarisasi di masyarakat,” lanjutnya.
Sejumlah kepala daerah juga sudah menegaskan keberatan apabila wilayahnya diberlakukan lockdown. Setidaknya ada lima gubernur yang menyatakan menolak untuk Lockdown.
"Oleh karena itu kami mengajak masyarakat, untuk membantu pemerintah dengan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting, dengan menahan diri keluar rumah, masyarakat akan membantu mengurangi penyebaran virus corona," tutup dia.
