BernasIndonesia.com - Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diminta untuk tetap konsisten dan realistis di dalam koalisi oposisi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menyarankan agar PKS dan PAN tidak terpengaruh oleh manuver liar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berencana keluar dari koalisi pemerintah jika Jokowi tidak menggandeng Ketua Umumnya yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres.
Sehingga, menurut Emrus, PKB pun membuka peluang terbentuknya poros baru di luar koalisi Jokowi dan Prabowo, jika PKS dan PAN ikut bergabung.
"Sudahlah realistis saja. PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat ke Prabowo. Pilih cawapres yang bisa mendongkrak suara Prabowo. PKB tetap di Jokowi, siapa tahu nanti dapat menteri lebih banyak," ungkapnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/8/2018).
Emrus menilai, banyak mudharatnya jika PKB lompat pagar dari koalisi pendukung Jokowi. Emrus menyoroti dua hal. Pertama, PKB telah menyatakan bergabung dengan koalisi Jokowi. Jika kemudian keputusan itu diralat, hal ini akan berdampak buruk bagi PKB.
Kedua, lanjut Emrus, PKB bisa mundur kena, maju kena, jika memutuskan keluar dari koalisi. Membangun poros baru bersama PKS dan PAN, menurut Emrus, tidak menjamin Cak Imin mendapatkan posisi cawapres karena PAN juga memiliki kepentingan. Terlebih bila PKB merapat ke kubu Prabowo sebagai pendatang baru.
"Kecil kemungkinan Cak Imin jadi cawapres. Elektabilitas Cak Imin kurang menggembirakan, eletabilitas partainya juga tidak tinggi. Sementara selama ini sudah ada partai yang sudah dekat dengan Gerindra yaitu PKS. Apakah PKS rela cawapres Prabowo diberikan kepada Muhaimin?," ujarnya.
Oleh karena itu, Emrus menyarankan kepada PKB agar tetap di koalisi Jokowi. "Konsistensi itu harus dibangun, PKB akan lebih menguntungkan di Jokowi. Apalagi selama ini di kabinet Jokowi PKB sudah dapat 4 menteri," katanya.
Sementara menyoal manuver yang dilakukan PKB, Emrus berpendapat, hal itu hanya bentuk tawar menawar politik saja dari PKB.
"Dalam relasi antara aktor politik tidak lepas dari bargain position. Saya melakukan apa dan saya dapat apa. Itu sudah aksioma, bahwa politik itu ya kekuasaan. Bahasa di lapangan bagi-bagi kue," ungkapnya.
Seperti diketahui, isu PKB akan keluar dari koalisi Jokowi bergulir diawali dari pernyataan Wasekjen PKB Jazilul Fawaid yang menyatakan bahwa PKB akan meminta fatwa atau usulan lanjutan dari para kyai NU jika Cak Imin tidak dijadikan cawapres oleh Jokowi.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menyarankan agar PKS dan PAN tidak terpengaruh oleh manuver liar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berencana keluar dari koalisi pemerintah jika Jokowi tidak menggandeng Ketua Umumnya yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres.
Sehingga, menurut Emrus, PKB pun membuka peluang terbentuknya poros baru di luar koalisi Jokowi dan Prabowo, jika PKS dan PAN ikut bergabung.
"Sudahlah realistis saja. PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat ke Prabowo. Pilih cawapres yang bisa mendongkrak suara Prabowo. PKB tetap di Jokowi, siapa tahu nanti dapat menteri lebih banyak," ungkapnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/8/2018).
Emrus menilai, banyak mudharatnya jika PKB lompat pagar dari koalisi pendukung Jokowi. Emrus menyoroti dua hal. Pertama, PKB telah menyatakan bergabung dengan koalisi Jokowi. Jika kemudian keputusan itu diralat, hal ini akan berdampak buruk bagi PKB.
Kedua, lanjut Emrus, PKB bisa mundur kena, maju kena, jika memutuskan keluar dari koalisi. Membangun poros baru bersama PKS dan PAN, menurut Emrus, tidak menjamin Cak Imin mendapatkan posisi cawapres karena PAN juga memiliki kepentingan. Terlebih bila PKB merapat ke kubu Prabowo sebagai pendatang baru.
"Kecil kemungkinan Cak Imin jadi cawapres. Elektabilitas Cak Imin kurang menggembirakan, eletabilitas partainya juga tidak tinggi. Sementara selama ini sudah ada partai yang sudah dekat dengan Gerindra yaitu PKS. Apakah PKS rela cawapres Prabowo diberikan kepada Muhaimin?," ujarnya.
Oleh karena itu, Emrus menyarankan kepada PKB agar tetap di koalisi Jokowi. "Konsistensi itu harus dibangun, PKB akan lebih menguntungkan di Jokowi. Apalagi selama ini di kabinet Jokowi PKB sudah dapat 4 menteri," katanya.
Sementara menyoal manuver yang dilakukan PKB, Emrus berpendapat, hal itu hanya bentuk tawar menawar politik saja dari PKB.
"Dalam relasi antara aktor politik tidak lepas dari bargain position. Saya melakukan apa dan saya dapat apa. Itu sudah aksioma, bahwa politik itu ya kekuasaan. Bahasa di lapangan bagi-bagi kue," ungkapnya.
Seperti diketahui, isu PKB akan keluar dari koalisi Jokowi bergulir diawali dari pernyataan Wasekjen PKB Jazilul Fawaid yang menyatakan bahwa PKB akan meminta fatwa atau usulan lanjutan dari para kyai NU jika Cak Imin tidak dijadikan cawapres oleh Jokowi.

