Salah satu yang jadi perhatian BPK terhadap Badiklat Kejaksaan di bawah kepemimpinan Setia Untung Arimuladi adalah inovasi e-Learning yang dapat memantau seluruh kegiatan yang tengah berlangsung di Badiklat Kejaksaan.
“Saya melihat ada inovasi-inovasi baru untuk perubahan dari wilayah bebas korupsi menjadi WBBM, memang harus ada inovasi yang dibangun, salah satu contoh E-Learning-nya. Jadi Kepala Badiklat ini bisa melihat apa yang sedang terjadi di Badiklat, jadi bisa dimonitor dan berbicara langsung,” kata Inspektur Utama (Irtma) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ida Sundari dalam pencanangan Badiklat Kejaksaan RI sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Sasana Adhika Karya, Badiklat Kejaksaan RI, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
“Jadi, saya melihat memang ada inovasi-inovasi baru di sini. Kepala Badiklat bisa memonitor kegiatan, bisa dari HP juga, ini sangat luar biasa. Dari lingkungan juga begitu saya masuk, saya sudah nyaman,” jelasnya.
Ia kagum karena perubahan-perubahan yang terjadi di Badiklat Kejaksaan RI menurutnya luar biasa dan patut menjadi percontohan bagi instansi lain yang hendak mewujudkan WBBM. Bahkan, bukan tidak mungkin BPK akan mengadopsi apa yang terbaik dari Badiklat Kejaksaan. Apalagi, BPK baru mempunyai Diklat BPK yang baru diresmikan 2018 lalu.
“Bisa saja diadopsi sistem monitor yang ada,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, apresiasi serupa juga diungkapkan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, M. Yusuf Ateh.
Menurutnya, di era digital ini, Kabadiklat Setia Untung Arimuladi berhasil memanfaatkan teknologi sebagai cara kerja cerdas yang kekinian sesuai dengan zaman now.
“Luar biasa, harus ada wow-nya diberikan. Ada penyewaan Power Bank. Ini, yang lebih wow tidak seperti biasanya, ada perubahan. Ini harus didorong kreativitas, atas kreasi dan inovasi-inovasinya,” ujar Ateh.
Ia mengaku kaget ketika melihat berbagai tulisan di setiap sudut taman, ketika menginjakan kakinya masuk ke komplek Badiklat Kejaksaan.
“Saya senang dengan tulisan-tulisan di lingkungan taman, begitu masuk komplek ini, Saya ingat ketika awal datang ke sini dulu saat penilian WBK, tidak seindah ini,” ungkapnya.
Kendati demikian, dia mengaku tidak mau sepihak untuk penilaian program pemerintah dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tersebut, semua kata dia tergantung hasil survey tim penilai karena sifatnya independent.
“Seolah kecil untuk Badiklat, tapi sesunguhnya ada dampak Multiplier Effect buat negara ini, karena semua bergerak. Birokrasi pilarnya kalau tidak ada perubahan-perubahan yang wow sama saja. Karena kita yang berhadapan langsung ke masyarakat, ini luar biasa,” ungkapnya.
Hadir dalam pencanangan WBBM untuk bidang Badan Diklat Kejaksaan tersebut selain Wakil Jaksa Agung Arminsyah, dan Jampidsus M Adi Toegarisman, tampak juga Sesjam Pengawasan Kejagung Tony T Spontana, Wakil Kepala Kejati DKI Yudi Handono, Wakil Kajati Banten Jacob Hendrik Pattipeilohy, Kepala Kejari Kota Bogor Yudi Indra Gunawan dan unsur pejabat eselon I dan II, di lingkungan Kejaksaan Agung dan Badiklat.
Dalam sambutannya, Arminsyah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI beserta segenap jajarannya, yang telah bekerja keras mewujudkan Badiklat sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Pencanangan WBBM ini agar mampu dipertahankan, dibuktikan dan konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Arminsyah mengawali sambutannya, dalam pencanangan Badiklat Kejaksaan RI sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani tersebut.
Ia berharap, pencanangan WBBM di Badiklat dapat meneruskan keberhasilan yang telah ditorehkan oleh 13 Satker pelopor perubahan di Kejaksaan RI yang sebelumnya telah memperoleh predikat dan pengakuan masuk dalam kategori ZI menuju WBK dan WBBM dari Kemenpan RB.
Diketahui, Badiklat Kejaksaan RI mencanangkan WBBM sebagai tindak lanjut komitmen dengan diberlakukannya Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabadiklat) Setya Untung Arimuladi menegaskan pencanangan itu memiliki makna penting dan strategis sebagai bagian dari niatan baik, tekad, dan kesungguhan untuk mengukuhkan komitmen dan keinginan kuat menghadirkan lembaga Kejaksaan sebagai birokrasi yang bersih.
“Sehingga diharapkan dapat berkorelasi positif bagi hadirnya penegakan hukum yang berkualitas dan memulihkan kepercayaan publik,” ujarnya.
