“Pemerintah kita sedang membentuk kultur masyarakat yang berpikiran kritis, salah satunya melalui pendidikan dan riset. Dana penelitian sudah dialokasikan pemerintah pada APBN 2019 dan diharapkan akan meningkat lebih banyak,” katanya saat ditemui di Soehana Hall The Energy Building, Jakarta, Rabu.
Menkeu menjelaskan, meskipun alokasi dana riset pada APBN setiap tahun selalu meningkat, yakni pada 2018 sebesar Rp33,8 triliun dan untuk 2019 sebesar Rp35,7 triliun, namun dana itu disebar untuk 45 kementerian dan lembaga.
Menurut dia, hal tersebut tetap dirasa kurang karena total anggaran untuk pendidikan di Indonesia pada 2019 sebesar Rp492,5 triliun. Sementara, alokasi dana untuk riset mengambil bagian terlalu kecil dalam total anggaran pendidikan yang diwajibkan sebesar 20 persen dari dana APBN itu.
“Jadi tidak heran jika banyak peneliti yang mengeluh kok kecil sekali, atau 400 sekian itu untuk apa saja, kok kita enggak merasa, atau kalau bahasa Pak Presiden kok enggak nendang,” ujarnya.
Ia melanjutkan bahwa sekitar 43,7 persen dari total anggaran dana untuk riset tersebut digunakan untuk penelitian, sedangkan 56,3 persen sisanya untuk belanja operasional, jasa IPTEK, belanja modal, serta pendidikan dan pelatihan.
“Alokasi yang dipakai benar untuk penelitian saja lebih kecil dari aktivitas pendukung, itu harus diteliti dan dikaji apa ada yang salah,” katanya.
Sri Mulyani mengatakan bahwa ia sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menata alokasi pendidikan dan riset di Indonesia sehingga sektor penelitian bisa lebih baik.
Ia pun berharap pemerintah dan pihak swasta bisa membangun ekosistem R&D menjadi lebih baik mulai dari tata kelola hingga akuntabel karena menurutnya riset merupakan investasi yang sangat menjanjikan untuk masa depan.
