Rekonsiliasi ini digelar karena perseteruan antar pendukung Capres-Cawapres pada Pilpres 2019 lalu masih dirasakan. Padahal, di kalangan elit politik sendiri, sinyal-sinyal rekonsiliasi sudah lebih dahulu dilakukan sementara di kalangan relawan akar rumput masih banyak yang menolak rekonsiliasi.
Itu sebabnya, komunitas Kita Tidak Takut (KTT) menggagas acara rekonsiliasi dengan menggandeng beberapa organ relawan pendukung paslon 01 dan 02 yang dimediasi oleh salah satu ormas di Jakarta.
Tema yang diusung adalah "Rekonsiliasi Anak Negeri Untuk SDM Unggul, Indonesia Maju" sejalan dengan tema HUT RI ke 74.
Organ relawan yang ikut dalam acara tersebut antara lain Komunitas Kita Tidak Takut (sebagai inisiator), Alumni SMA Jaringan Bersama Indonesia, Setya Bhakti Indonesia, Forum Indonesia Satu, Barisan Relawan Cinta Indonesia, dan Lintas Relawan Prabowo Sandi Tangerang Raya.
Bertindak sebagai mediator acara ini adalah Ikatan Keluarga Besar Tenabang (IKBT).
Susi Ferawati, Ketua Panitia dan Ketua Umum KTT, mengatakan, “Melalui acara rekonsiliasi ini, kami berupaya menyatukan relawan akar rumput yang semuanya adalah anak negeri Indonesia agar tidak ada lagi 01 dan 02.
"Yang ada adalah 03 yaitu sila ke 3 Pancasila, Persatuan Indonesia. Kami percaya bahwa dengan bersatunya semua anak negeri akan membantu program pemerintah untuk meningkatkan SDM yang unggul sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju," ujar Susi.
Rangkaian acara rekonsiliasi ini diisi dengan pembacaan ikrar rekonsiliasi, pemakaian kaos “03” secara simbolik oleh perwakilan masing-masing organ, dilanjutkan dengan mengadakan aneka lomba dan permainan bersama.
Mereka juga membacakab ikrar rekonsiliasi sebagai berikut:
Pertama, kami akan senantiasa setia kepada kedaulatan dan keutuhan NKRI.
Kedua, kami bertekad untuk mempertahankan ideologi bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945.
Ketiga, kami siap menjadi pionir dalam merajut kembali ke-Bhinnekaan yang tercecer pasca pemilu.
Keempat, kami menolak segala tindakan separatis dan referendum serta perbuatan makar yang ingin memisahkan diri dari kedaulatan NKRI.
Kelima, kami berjanji akan terus mengawal kebijakan pemerintahan yang sah untuk berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara serta turut melakukan perwujudan SDM yang unggul untuk Indonesia maju. (NIS)
