Bernasindonesia.com - Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menilai vaksinasi berbayar adalah tidak etis. Dia meminta masyarakat menolak vaksinasi berbayar tersebut.
“Tetiba menyeruak adanya vaksin gotong royong yang berbayar, yang dijual di apotek- apotek tertentu. Tidak etis, vaksinasi berbayar harus ditolak,” ujar Tulus dalam keterangan tertulisnya yang diterima Senin (12/7/2021).
Menurut dia, Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak.
“Kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi. Yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau), apalagi vaksin berbayar,” tandasnya.
Vaksinasi berbayar tersebut, menurut Tulus, juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin gratis. Dari sisi komunikasi publik sangat jelek.
“Vaksin berbayar juga bisa menimbulkan “distrust” pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya,” tukasnya.
Di banyak negara, lanjut dia, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19, diberikan hadiah oleh pemerintahnya. Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin. Bukan malah disuruh membayar.
“Oleh karena itu, YLKI mendesak agar VGR berbayar untuk kategori individu dibatalkan. Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual,” katanya.
Untuk diketahui, mulai Senin (12/7/2021), masyarakat Indonesia dapat melakukan vaksinasi berbayar di sejumlah klinik Kimia Farma.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala N Mansury mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 individu tersebut merupakan upaya untuk mempercepat penerapan vaksinasi gotong royong.
Program tersebut dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan vaksinasi Covid-19 yang mengalami peningkatan selama beberapa pekan terakhir.
