Bernasindonesia.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memberikan subsidi air bersih kepada warga Jakarta. Kebijakan ini adalah sebuah terobosan besar dan salah satu strategi tepat untuk mengurai kompleksitas persoalan air bersih di Ibu Kota yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.
Kebijakan pemberian subsidi ini bukan hanya akan menutup ketimpangan besar dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Jakarta tetapi juga menjadi strategi yang tepat dan efisien untuk menghentikan ancaman laju penurunan muka tanah. Dengan membayar air bersih lebih murah, dipastikan kegiatan pengambilan air tanah berlebihan yang menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah di Jakarta akan berkurang dan ancaman banjir bisa diminimalisir.
Anggota DPD RI yang juga Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, ketimpangan besar dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Ibu Kota yang sudah berlangsung selama puluhan tahun menjadi salah satu persoalan akut yang dihadapi warga Jakarta.
Ketimpangan selama puluhan tahun ini melahirkan ketidakadilan terutama bagi warga yang secara ekonomi lemah dan warga yang berada di Kepulauan Seribu karena harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan air bersih. Padahal air bersih adalah kebutuhan dasar manusia di mana negara harus hadir dan memastikan masyarakat mendapatkan hak dasar tersebut secara terjangkau dan merata.
“Ketimpangan besar yang melahirkan ketidakadilan hanya bisa dihentikan atau diselesaikan dengan intervensi dari Pemerintah atau pemilik kebijakan. Inilah yang sedang dilakukan Gubernur Anies lewat terobosan memberikan subsidi air bersih kepada warga DKI Jakarta. Bayangkan selama bertahun-tahun, masih banyak warga yang belum bisa mengakses air bersih bahkan harus bayar mahal padahal tidak mampu. Terobosan memberikan subsidi ini bagi saya adalah langkah awal yang tepat untuk mewujudkan tata kelola air bersih yang berkeadilan bagi seluruh warga Jakarta termasuk di Kepulauan Seribu. Dengan subsidi ini, biaya hidup rumah tangga warga Jakarta lebih terjangkau dan laju penurunan muka tanah bisa dikendalikan,” ujar Fahira Idris di Jakarta.
Menurut Fahira, karena merupakan kebutuhan dasar warga maka paradigma pembangunan air bersih orientasi utamanya adalah keadilan, pelayanan prima, pemerataan, kemudahan akses, dan keterjangkauan harga bukan keuntungan finansial atau komersil. Paradigma pembangunan air bersih seperti inilah yang sedang dipraktikkan oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini dan ke depan.
Saat ini, lanjut Fahira, selain soal ketimpangan besar dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, banyak kota-kota besar di dunia termasuk Jakarta sedang bergerak memasuki tahapan krisis sumber daya air yang harus segera diantisipasi dan dicegah dengan berbagai intervensi.
Ancaman krisis sumber daya air inilah yang perlu mendapat perhatian serius dan jika dirunut ke belakang persoalan ini menjadi salah satu program utama Anies Baswedan saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Jadi sejak awal persoalan air bersih ini sudah menjadi concern Pak Anies. Intervensi tegas yang dilakukan Pemprov DKI misalnya pengawasan pemanfaatan air tanah yang ketat, pembangunan, perbaikan kualitas dan tata guna air, membiayai pengadaan air bersih, subsidi air bersih dan mewajibkan pembuatan sumur resapan di setiap bangunan adalah langkah tepat untuk menyelamatkan Jakarta dari krisis sumber daya air bersih,” pungkas Fahira.
Sebagai informasi, untuk memastikan kebutuhan warga atas air bersih segera terpenuhi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan aturan untuk memberi subsidi kepada warga.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) akan mengajukan subsidi penggunaan air bersih senilai Rp 33,68 miliar pada APBD Perubahan tahun 2021 dan APBD 2022 yang pelayanannya disediakan oleh PAM JAYA.
Nantinya, harga air yang semula Rp 32.000 per kubik, menjadi RP 3.500 per kubik. Dinas SDA dan PDAM juga akan memperbanyak kios-kios air bersih untuk menjangkau warga yang belum terakses air lewat jaringan pipa.
