Bernasindonesia.com - Sebuah desa di Kelurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik dideklarasikan sebagai Desa Damai. Ini dalah Desa Damai pertama yang ada di Kabupaten Sleman dan Yogyakarta sejak Direktur Wahd Foundation, Yenny Wahid bersama dengan PBB dan UN Women bersinergi untuk membentuk konsep Desa Damai ini.
“Di seluruh Indonesia, Yenny telah mendeklarasikan sedikitnya 16 desa sebagai Desa Damai. Di Kelurahan Sinduharjo sendiri deklarasi yang dilakukan Yenny bersama Bupati Sleman sengaja dilakukan pada 21 September lalu, bertepatan dengan Hari Perdamaian Dunia,” ujar Yenny dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (19/11/2021).
Dalam peresmian sekaligus deklarasi tersebut dinyatakan bahwa Desa Damai merupakan bentuk penguatan peran perempuan di berbagai bidang. Yenny percaya, pembentukan Desa Damai bisa berperan penting untuk menguatkan ketahanan desa.
Yenny menyebut, program Desa Damai yang telah digagas sejak lama ini memang mengutamakan pembangunan ekonomi desa dan pemberdayaan perempuan. Hal ini bisa terlihat melalui pembentukan kelompok kerja yang keanggotaannya minimal 30 persen perempuan.
Lagi pula kata Yenny, pembangunan ekonomi dan pemberdayaan perempuan diyakini memegang peranan penting dalam menangkal intoleransi dan radikalisme. Program Desa Damai diharapkan dapat menjaga masyarakat dari bahaya-bahaya yang dapat memecah persaudaraan dan kebangsaan.
Apalagi saat ini kata Yenny, gejela intoleransi dan radikalisme memang sudah menjalar hingga ke pelosok desa di Indonesia. Keberadaan media sosial menjadi salah satu kontributor mewabahnya intoleransi melalui hoaks dan fitnah.
“Namun jika diberdayakan desa-desa yang ada di Indonesia sebenarnya memiliki ‘penawar’ sendiri untuk permasalahan ini. Penawar itu, kata Yenny, yakni kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai gotong-royong dan persaudaraan di tengah keragaman,” ungkap Yenny.
Dia juga mengatakan, program Desa Damai meliputi dua hal, pertama, pemberikan askes permodalan dan pelatihan wirausaha melalui pembinaan perempuan dan kedua, pelatihan bagi masyarakat desa untuk melihat potensi konflik yang bersumber pada intoleransi. (HR)
