Bernasindonesia.com - Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi PB Pemuda Muslimin Indonesia, Harda Belly mendorong Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan ke polisi.
Dorongan terkait usulan penundaan Pemilu, jika Luhut memang tidak pernah membicarakan soal penundaan Pemilu kepada Zulhas.
“Sebaikanya pak Luhut lapor polisi kalau memang tidak pernah terlibat membahas dan mengusulkan penundaan Pemilu sebagaimana yang sampaikan Zulhas (panggilan akrab Zulkifli Hasa),” ujar Harda dalam keterangan tertulisnya, Kami (3/2/2022).
“Kalau LBP tidak menggagas ide penundaan pemilu seperti yang disampaikan Zulkifli Hasan, maka Zulhas berbohong dan telah memfitnah LBP. Kalau tidak ada somasi dalam waktu 3x24jam dari LBP, maka Zulhas tidak bohong, LBP lah yg bohong. Siapa yg berbohong dan melakukan kebohongan publik? Negeri ini tdk dibangun dari kebohongan,” katanya.
Menurut Harda, usulan penundaan Pemilu kini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Salah satu penyebabnya, lanjut Harda, karena Zulhas pernah menyampaikan bahwa yang menginginkan penudaan Pemilu berasal dari Luhut.
“Jangan lempar batu sembunyi tangan, jangan melempar pernyataan yang membingungkan masyarakat, apalagi menebar fitnah dan berita bohong dalam hal ini asal-usul penundaan Pemilu ini dari mana dan dari siapa? Siapa yang tidak jujur terkait isu ini,” paparnya.
“Terlalu sering masyarakat disuguhkan berita bohong dan hoaks. Yang kami prihatin itu berasal dari elite politik atau pejabat kita,” tambah Harda.
Untuk menguji kebenaran pihak mana yang berbohong dan fitnah, Harda menyampaikan seharusnya pihak Luhut tidak hanya sekedar menyampaikan bantahan, tapi harus melaporkan Zulhas ke pihak berwajib.
“Itu atas fitnah dan pencemaran nama baik LBP. Sehingga publik mengetahui siapa yang benar dan siapa yang bohong,” katanya.
Harda meminta para elir politik di negeri bersikap jujur dalam menyampaikan hal apapun. Jangan sampai setiap mengeluarkan pernyataan mengandung unsur kebongan dan hoaks.
“Negeri ini merdeka dan dibangun dari keinginan dan cita-cita luhur serta nilai-nilai mulia seperti kejujuran, keadilan, keberanian dengan menjunjung tinggi nilai Ketuhanan dan kemanusiaan. Bukan dibangun dari kebohongan yang menyesatkan. Hal tersebut dapat merusak tatanan nilai-nilqi hidup berbangsa dan bernegara,” pungkas Harda.
Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kemenko Marves, Jodi Mahardi membatah keterlibatan Luhut dalam wacana penundaan kegiatan Pemilu. Menurutnya, Luhut tidak pernah mengkoordinasi sejumlah pimpinan parpol untuk membicarakan penundaan kegiatan Pemilu tersebut.
“Enggak ada itu namanya koordinasi penundaan (Pemilu) pada pimpinan parpol. Kalau silaturahmi dengan pimpinan parpol mah biasa,” bantah Jodi dikutip dari sindonews.com, Rabu (2/3/2022).
Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Rabu (2/3/2022), Zulkifli Hasan bercerita ia diundang oleh Luhut untuk membicarakan usulan penundaan pemilu dan Pilpres 2024.
Luhut meminta PAN untuk mendukung dan menyampaikan wacana terkait penundaan Pemilu 2024. Bahkan, Luhut mengklaim Presiden Jokowi telah menyetujuinya.
Selanjutnya, Zulkifli meminta pendapat kepada elite partainya. Salah satu petinggi PAN yang hadir membeberkan pertanyaan Zulkifli mengenai apakah tepat jika PAN menjadi partai pertama yang melontarkan wacana tersebut.
