Bernasindonesia.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan program ketahanan pangan menjadi program prioritas, sejalan dengan kebijakan anggaran pemenuhan anggaran bidang-bidang pembangunan yang bersifat prioritas. Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Sukamta saat membacakan pandangan F-PKS atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
“Fraksi PKS menyarankan juga untuk fokus kepada ketahanan pangan perikanan khususnya bagi penyuluh perikanan yang jumlahnya sangat jauh dibawah standar. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk secara efisien menggunakan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 95 triliun untuk riset dan pengembangan sistem logistik dan hilirisasi komoditas-komoditas strategis dan ekonomi penting,” ucap Sukamta dilansir dari laman resmi dpr.go.id
Sukamta melanjutkan, F-PKS juga mendorong dan mendesak pemerintah untuk mengkaji dan mengevaluasi pola subsidi pupuk saat ini agar pola subsidi pupuk yang dilakukan tidak cenderung hanya menguntungkan distributor pupuk saja. “Fraksi PKS juga mengkritisi program pemerintah dibidang pertanian yang hanya mengejar sisi produksi namun belum begitu fokus terhadap kesejahteraan petani,” kata legislator dapil DI Yogyakarta itu.
F-PKS mendesak pemerintah agar serius dalam merealisasikan program ketahanan dan kedaulatan pangan dengan alokasi anggaran yang signifikan, dengan harapan agar kesejahteraan petani dan nelayan semakin meningkat. Dengan meningkatkan pemberian insentif dan subsidi pertanian secara memadai. “Hal ini sangat penting mengingat permasalahan ketersediaan, kecukupan, dan kenaikan harga-harga pangan selalu berimbas pada turunnya daya beli dan kesejahteraan rakyat secara luas,” tutur Sukamta.
Di sisi lain, masih kata Sukamta, F-PKS juga mengkritisi kegiatan food estate dalam kegiatan tematik Dana Alokasi Khusus (DAK). F-PKS menilai dari hasil monitoring dan evaluasi internal di Komisi maupun Fraksi, program food estate berpotensi gagal. Untuk itu, F-PKS menyarankan adanya audit menyeluruh kegiatan food estate sebelum dijadikan program Ketahanan Pangan.
“Mengingat program (food estate) ini banyak dikritisi serta berpotensi mengalami kegagalan. Fraksi PKS menilai program mengenai Kawasan Sentra Produksi Pangan adalah program yang bagus seperti halnya food estate, namun jika tidak direncanakan dengan baik maka akan berpotensi gagal seperti kegiatan pendahulunya,” pungkas Anggota Komisi I DPR RI itu.
