Bernasindonesia.com - Salah satu tahapan penting Pemilu 2024 yaitu pendaftaran partai politik (parpol) saat ini sedang berlangsung. Selama 14 hari (1 hingga 14 Agustus 2022) parpol-parpol calon peserta Pemilu 2024 ini berbondong-bondong mendaftar ke KPU. Walau masa kampanye baru akan berlangsung pada November 2023 mendatang, tetapi parpol-parpol peserta pemilu ini diharapkan memahami keinginan besar rakyat yaitu menghendaki keberesan politik dan keberesan ekonomi sekaligus.
Anggota MPR RI yang juga Anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, pada prinsipnya, demokrasi Indonesia yang salah satu praktik utama menggelar pemilu secara berkala lima tahun sekali adalah mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi sekaligus. Demokrasi Pancasila tidak hanya demokrasi politik saja, melainkan harus ada demokrasi ekonomi atau harus ada keadilan sosial.
“Saya berharap, semua peserta Pemilu 2024 menjadikan salah satu nilai Demokrasi Pancasila yaitu menghendaki keberesan politik dan keberesan ekonomi sekaligus sebagai tema sentral ide dan gagasan Pemilu 2024. Rakyat akan melihat parpol atau capres mana yang mampu menjawab tantangan ini,” ujar Fahira Idris di sela-sela Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) di Jakarta Barat (6/8).
Menurut Fahira, keberesan politik dan keberesan ekonomi yang dilakukan sekaligus adalah sebuah keniscayaan untuk Indonesia terutama pasca Pemilu 2024. Selain karena situasi ekonomi belum pulih akibat pandemi yang hingga saat ini belum dinyatakan belum berakhir, situasi politik Indonesia juga masih diwarnai polarisasi yang semakin tajam. Situasi ekonomi semakin penuh tantangan akibat ancaman krisis pangan dan energi akibat perang Rusia-Ukraina yang juga belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Ketegangan antara China dan Taiwan yang terjadi saat ini juga patut menjadi perhatian karena berpotensi membawa dunia ke dalam jurang krisis yang semakin dalam.
“Dunia yang penuh tantangan ini hanya bisa kita hadapi jika keberesan politik dan keberesan ekonomi sekaligus bisa kita wujudkan. Tentunya tidak harus menunggu Pemilu selesai digelar, tetapi Pemilu 2024 harus mengusung tema ini, agar rakyat tercerahkan. Bukan tema-tema yang malah memperuncing polarisasi di masyarakat seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Saatnya level Pemilu 2024 kita naikkan sehingga menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang paham geopolitik dan relasinya terutama dengan ekonomi Indonesia,” pungkas Senator Jakarta ini.
