Bernasindonesia.com - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap perekrutan calon anggota sipil negara (CASN) tahun 2024 bagi Bawaslu dapat berjalan baik sesuai kebutuhan kelembagaan. Menurutnya, formasi bagi CASN Bawaslu yang meliputi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diatur berdasarkan keahlian, berdasarkan kebutuhan, dan mempunyai kompetensi.
“Tahun ini kita sebagai salah salah satu dari sepuluh lembaga negara yang menerima CASN terbesar. Untuk itu, perlu ada sosialisasi agar transparan dan tidak ‘bongkar pasang’ dalam pelaksanaannya nanti. Formasi diatur berdasarkan keahlian, berdasarkan kebutuhan, dan mempunyai kompetensi,” katanya saat membuka acara Sosialisasi Formasi CASN Bawaslu Tahun 2024 dan Rakernis Penginputan Usulan Rincian Formasi CASN Bawaslu Tahun 2024 Pada SIASN yang berlangsung di Jakarta, Minggu (5/5/2024) malam.
Dia mengungkapkan, akan ada pula pengaturan sumber daya manusia dari ASN untuk kebutuhan empat daerah otonom baru (DOB) di Papua. “Bukan tidak mungkin akan diisi dari luar Papua yang mempunyai SDM banyak,” tuturnya.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan Bawaslu ini meyakinkan perlunya hubungan harmonis jajaran anggota Bawaslu dengan kesekretariatan. Baginya, hal tersebut sangat penting meingat tahun ini ada dua agenda besar kerja-kerja pengawasan pemilu dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau biasa disebut pilkada.
“Tahun ini ada dua agenda besar. Pertama kita menyelesaikan pengawasan pemilu yang saat ini dalam tahapan sengketa hasil di MK yang bisa saja ada penghitungan atau pemungutan suara ulang sampai seluruhnya selesai dan pelantikan, maka kita akan membuat laporan pertanggungjawaban. Kedua, ada pengawasan pilkada, sehingga butuh ekstra kerja keras. Ini butuh konsentrasi termasuk teman-teman secretariat,” ungkap doktor ilmu lingkungan dari Universitas Brawijaya, Malang tersebut.
Herwyn menambahkan, beban tugas pengawas pemilu yang besar tahun ini membutuhkan hubungan harmonis antara jajaran sekretariat dengan anggota Bawaslu. “Mari kita bekerja sama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi dalam pengawasa pemilu dan pilkada,” ajak magister hukum dari Universitas Wijaya Putera Surabaya ini.
Selain itu, Herwyn mengingatkan agar pelaksanaan perekrutan jajaran pengawas ‘ad hoc’ (sementara) dapat berlangsung dengan baik. Saat ini, lanjutnya, Bawaslu telah melakukan pendaftaran melalui evaluasi Panwascam ‘existing’. “Saat ini kita masuk pendaftaran Panwascam baru untuk memenuhi kekurangan Panwascam ‘existing’ yang tak lagi memenuhi syarat,” jelasnya.
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Ichsan Fuady menyatakan, tahun ini Bawaslu akan menerima sebanyak 18.557 CASN. Menurutnya, perekrutan yang terbagi untuk calon PNS dan PPPK ini akan lebih terperinci.
“Nanti alokasi di tingkat provinsi sampai bagian, sedangkan untuk kabupaten/kota sampai sub-bagian. Maka, perlu memetakan jumlah PNPN (pegawai pemerintah non pegawai negeri/honorer) di tiap unit dan memetakan jumlah kebutuhan formasi yang ada. Ini dari sisi manajemen ASN sebagai bagian dari perencanaan kebutuhan dan saat ini dalam proses pengadaan,” sebutnya.
