Bernasindonesia.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, geram dengan sikap lembek Pemerintah menghadapi WNA pelaku tambang emas ilegal di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Mulyanto mendesak aparat penegak hukum menindak tegas dan mengusut tuntas aktor intelektual di belakangnya. Pemerintah jangan bersikap longgar terhadap kasus-kasus seperti ini.
“Padahal baru saja di Kalimantan ditangkap beberapa orang WNA China kasus tambang ilegal emas yang secara terang-terangan menggunakan alat berat dan melibatkan sebanyak 80 orang, dimana sebagian TKA tidak memiliki visa kerja,” tegas Mulyanto.
Sekarang, imbuh Mulyanto, kejadian yang sama ditemukan lagi di Palu, Sulawesi Tengah.
“Ini menandakan kejahatan penambangan emas ilegal oleh WNA China memang terkoordinasi dan terencana,” kata Mulyanto.
Karena itu Mulyanto minta aparat penegak hukum mengungkap secara jelas modus dan kerugian negara yang terjadi. Aparat penegak hukum jangan menutup-tutupi besaran kerugian negara. Harus Segera dihitung, kalaupun masih berupa angka perkiraan kasar.
“Ini penting, agar publik dapat terus mengawal pengungkapan kasus ini secara tuntas. Ini kan kasus yang mencederai kedaulatan SDA nasional kita,” tegasnya.
Mulyanto juga minta agar pembentukan Satgas Tambang Ilegal yang sudah lama digadang-gadang agar segera dituntaskan.
Mulyanto menyebut Pemerintah harusnya memiliki sense of crisis dan memprioritaskan pembentukan Satgas Tambang Ilegal ketimbang bagi-bagi IUPK untuk Ormas Keagamaan.
“Masalah di depan mata tidak segera dituntaskan, namun malah membuat masalah baru,” tandasnya.
