Bernasindonesia.com - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid menegaskan dukungan Fraksi PKS terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih baik, efisien, dan bebas dari persoalan yang kerap terjadi di masa lalu.
Komisi VIII DPR RI pada masa sidang ini akan memfokuskan pembahasan pada revisi Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Salah satu poin penting yang terus diperjuangkan PKS adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
“Kami mendukung penuh pemisahan ini tetapi bukan hanya dalam bentuk badan. Kami menilai sangat penting untuk membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Hal ini sudah lama kami usulkan, bukan baru sekarang” tegas anggota komisi VIII
Menurut HNW, penyelenggaraan haji terkait erat dengan dua aspek sekaligus, yakni urusan dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri penyelenggaraan haji membutuhkan struktur hingga ke daerah-daerah agar pelayanan kepada jemaah berjalan maksimal. Sementara itu di luar negeri khususnya Arab Saudi otoritas haji hanya setara dengan kementerian bukan badan.
“Di Arab Saudi, kementerian hanya berhubungan dengan kementerian jika hanya badan, maka tidak setara dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru termasuk kesulitan menyelesaikan persoalan teknis di lapangan,” jelasnya.
Berbagai persoalan seperti keterlambatan layanan, pemisahan jemaah antar anggota keluarga, hingga masalah syarikah berpotensi terulang. Ia menekankan agar pemerintah segera membentuk Kementerian Haji dan Umrah yang memiliki legitimasi kuat, baik di dalam negeri maupun di hadapan otoritas Arab Saudi.
