Bernasindonesia.com - Kongres Persatuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 di Cikarang seharusnya menjadi momentum bersejarah untuk mengakhiri konflik internal dan memperkuat soliditas organisasi wartawan tertua di Indonesia.
Namun, alih-alih melahirkan rekonsiliasi sejati, kongres ini justru menyisakan pertanyaan besar: benarkah persatuan itu sungguh-sungguh terjadi?
Persatuan atau Sekadar Deklarasi?
Islah yang digadang-gadang antara dua kubu—Hendry Ch Bangun (HCB) dengan legalitas SK Kemenkumham, dan Zulmansyah Sekedang dengan hasil KLB Jakarta—pada kenyataannya masih menyisakan rivalitas.
Sebelum kongres, kedua pihak masih melakukan manuver politik, sementara pasca kongres, aroma persaingan tetap kentara.
Rivalitas itu memuncak pada pemilihan Ketua Umum PWI periode 2025–2030. Kubu HCB tetap mengusung Hendry Ch Bangun, sedangkan kubu Zulmansyah mendorong Akhmad Munir.
Kontestasi internal yang sarat intrik akhirnya dimenangkan Akhmad Munir. Namun kemenangan ini bukan simbol rekonsiliasi, melainkan menambah keraguan publik terhadap kesungguhan “persatuan” yang diklaim.
Jurnalisme yang Absen di Rumah Wartawan
Ironisnya, pertarungan politik internal ini tidak sepenuhnya diwarnai adu visi dan gagasan. Justru terjadi serangan pemberitaan tidak berimbang terhadap kubu tertentu.
Prinsip dasar jurnalisme—cover both side—yang mestinya menjadi napas PWI, justru absen di arena rumah besar wartawan sendiri.
Fenomena ini menimbulkan kesan bahwa kongres lebih menyerupai panggung perebutan kekuasaan daripada forum intelektual untuk memajukan profesi dan menjaga etika jurnalistik.
Isu Politik Uang: Luka yang Membusuk
Lebih memprihatinkan, isu praktik politik uang mencuat dengan nominal mencengangkan.
Harga sebuah suara dikabarkan dimulai dari Rp10 juta, naik menjadi Rp20 juta, Rp50 juta, bahkan hingga Rp100 juta per suara. Angka-angka fantastis ini jelas mencederai marwah PWI.
Bagaimana mungkin organisasi yang seharusnya menjadi garda moral bangsa justru dicemari praktik transaksional? Bila kepemimpinan lahir dari “amplop” dan bukan dari integritas, maka sulit berharap PWI mampu menjaga kehormatan profesi wartawan di tengah sorotan publik.
Publik Semakin Kritis: PWI ke Mana?
Masyarakat kini menaruh kecurigaan: apakah media benar-benar berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, atau justru menjadi alat politik kelompok tertentu? Reputasi wartawan sebagai penjaga etika dan independensi dipertaruhkan di hadapan publik yang semakin kritis.
Jika PWI terus terjebak dalam konflik internal dan transaksi politik, maka ia akan kehilangan otoritas moralnya. Lebih jauh lagi, kepercayaan publik terhadap media bisa terkikis, padahal kepercayaan adalah modal utama dalam profesi kewartawanan.
Penutup: Persatuan Sejati atau Jargon Kosong?
Kongres Persatuan PWI 2025 menyisakan paradoks. Di satu sisi, ada klaim islah; di sisi lain, praktik transaksional dan rivalitas politik semakin terang benderang.
Pertanyaan yang tersisa bukan lagi siapa yang memenangkan kursi Ketua Umum, tetapi apakah PWI masih mampu menjaga jati dirinya sebagai organisasi wartawan yang bermartabat.
Jika persatuan hanya sebatas deklarasi simbolis tanpa integritas, maka “Kongres Persatuan” tak lebih dari sekadar jargon kosong yang akan terus dipertanyakan publik.
Oleh: Junaidi Rusli
