Bernasindonesia.com - Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM, Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama, Ph.D., menegaskan bahwa diplomasi investasi tidak boleh berhenti di meja perundingan, melainkan perlu diketahui publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Menurutnya, banyak proses diplomasi investasi Indonesia yang berjalan di balik layar dan belum banyak dipahami masyarakat. Padahal, dalam negosiasi internasional seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa, aspek investasi memiliki peran penting yang turut menentukan posisi tawar Indonesia.
“Selama ini publik lebih sering fokus pada isu perdagangan, padahal aspek investasi juga menjadi elemen strategis dalam setiap perjanjian ekonomi internasional,” ujar Tirta.
Ia menilai keterlibatan media sangat penting agar masyarakat memahami manfaat konkret dari setiap kesepakatan investasi internasional. Dengan begitu, publik bisa ikut mengawasi jalannya diplomasi dan memastikan hasilnya menguntungkan kepentingan nasional.
“Transparansi membuka ruang partisipasi publik. Ketika masyarakat tahu manfaatnya, mereka bisa ikut mengawal agar kesepakatan investasi juga memberi dampak bagi ekonomi domestik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tirta menegaskan bahwa arah kebijakan investasi nasional kini fokus pada hilirisasi industri dan transfer teknologi, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong percepatan keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Diplomasi investasi menjadi instrumen penting untuk membawa Indonesia menuju status negara berpenghasilan tinggi. Target OECD bukan hanya simbol, tapi langkah strategis menuju kemajuan,” tutupnya.
