Bernasindonesia.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, menegaskan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap maraknya alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat setiap tahun. Hal ini ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report sebelum Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).
Johan menyebut bahwa situasi alih fungsi lahan sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. “Kita tahu bahwa 50–100 juta hektare per tahun lahan pertanian kita hilang. Itu berdiri dengan bangunan, dengan segala macam,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa fenomena ini sangat mengemuka dalam rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian.
Untuk itu, Johan meminta Menteri Pertanian meningkatkan koordinasi lintas kementerian guna mengatasi persoalan tersebut. “Kami meminta Menteri Pertanian agar berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membicarakan hal ini,” katanya. Ia juga menegaskan perlunya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan perlindungan lahan pangan.
Johan mendorong pemerintah daerah, baik bupati maupun gubernur, untuk memperketat izin penggunaan lahan yang masuk kategori lahan pertanian berkelanjutan. “Kepala daerah harus menegakkan undang-undang maupun perda tentang lahan pertanian berkelanjutan,” tegasnya.
Ia berharap langkah ini dapat menghentikan laju hilangnya lahan produktif dan memastikan masa depan ketahanan pangan tetap terjaga.
