Bernasindonesia.com - Mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) era Presiden Gusdur, Muhammad AS Hikam, mengaku tidak setuju jika perselisihan antara Rais Aam PBNU dan Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sampai mengarah pada diselenggarakannya Muktamar Luar Biasa (MLB) NU. Menurutnya, tidak mudah menggelar MLB atau percepatan Muktamar.
“Buat apa (MLB). Muktamar kan harus banyak dihadiri PWNU kemudian mempesiapkannya kan lebih dari enam bulan,” ujar Hikam kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).
Menurut Hikam, penyelenggaraan MLB menjadi tidak rasional karena ada sejumlah syarat yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah banyaknya pengurus wilayah NU yang tidak mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari PBNU.
“Kalau mau bikin muktamar kan harus didatangi para peserta dari PWNU. Bagaimana bisa mengundang muktamar kalau PWNU banyak yang tidak punya SK,” katanya.
Menurut Hikam, MLB atau percepatan muktamar NU bukan solusi di tengah memanasnya perselisihan antara Rais Aam dan Ketum PBNU. Sebaiknya, MLB akan semakin membuat kegaduhan yang berkelanjutan. Pihak-pihak yang mendorong MLB harus bisa menahan diri.
“Kalau kita ingat periodesasi atau masa kerja dari PBNU sekarang ini cuma setahun. Apalagi kalau nanti mau maju ke hukum tambah bertahun-tahun lagi . Artinya semuanya gak ada yang beres. Yang didapat adalah kerusakan organisasi,” tandas Hikam.
Hikam juga menyayangkan adanya pemberhentian atau pemecatan Gus Yahya dari Ketum PBNU tanpa melalui mekanisme organisasi. Sebagai mandatoris produk forum tertinggi Muktamar, pemberhentian Gus Yahya tidak sesuai peraturan organisasi. Bagi Hikam, Rais Aam mestinya tidak langsung mengeluarkan surat pemecatan tapi mengusulkan dan usulan tersebut kemudian dibawa ke rapat Pleno.
“Kalau AD/ART tidak menyebutkan untuk memecat selain muktamar kan memang betul. Kecuali kalau ada pasal-pasal dalam AD/ART yang bisa dipakai. Kalau enggak ya omongan Gus Yahya (benar),” papar Hikam merujuk pernyataan Gus Yahya.
“Kalau pleno memutuskan ada muktamar atau apapun ya harus diikuti. Tapi tidak boleh ujug-ujug kemudian langsung memecat. Tapi setelah geger barulah syuriah mengumumkan akan dibikin pleno. Tapi yang diundang itu tidak ada ketua umum karena ketumnya sudah dipecat. Kan aneh lagi. Jadi absurd,” tambah Hikam.
Hikam lantas mengusulkan adanya islah antara Rais Aam dan Gus Yahya. Islah ini bagi AS Hikam, merupakan solusi untuk mengakahiri pertikaian pada jajaran elit PBNU. Kedua belah pihak harus duduk bersama sebagai langkah islah dan moratorium kepengurusan PBNU.
“Agenda yang paling penting kalau mereka ketemu berdua adalah moratorium pecat memecat ini. Jadi Posisi-posisi semua dikembalikan semua. Tidak ada yang dipecat sampai kemudian ada muktamar yang akan datang. Dalam pada itu sambil mempersiapkan muktamar, persoalan yang terbengkalai yang dihadapi PBNU itu diselesaikan. Kembali ke semula dan kemudian bekerja, mempersiapkan muktamar yang biasa saja. Dan beresin SK-SK dan keuangan,” tuturnya.
“Loh keuangan ini saja gara-gara informasi yang tidak jelas dibocorkan di media sosial. Auditornya saja belum selesai membuat laporan. Kayaknya ada yang sengaja supaya ini mengalami kegaduhan yang luar biasa. Dan saya sangat menyetujui adanya islah. Dan islah bagi saya moratorium soal pecat-memecat,” pungkas Hikam.
