Bernasindonesia.com - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyoroti ketimpangan anggaran pendidikan nasional saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di Lapangan Kantor Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (14/12/2025) lalu.
Dalam kegiatan tersebut, Mekeng menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional setiap anak bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.
“Pendidikan itu hak anak-anak kita. Tidak boleh lagi ada pembedaan antara sekolah negeri dan swasta. Semua anak harus mendapatkan pendidikan yang layak dan gratis,” ujar Mekeng di hadapan masyarakat.
Mekeng mengungkapkan, masih banyak kondisi anak didik di daerah yang memprihatinkan. Ia mencontohkan pengalamannya saat berkunjung ke SMP Negeri 1 Kewapante pada Mei lalu. Saat itu, seorang siswi menyampaikan kesulitan mereka karena tidak memiliki asrama dan harus menempuh jarak jauh setiap hari untuk bersekolah.
“Mereka harus naik turun gunung, bahkan menumpang mobil tangki air. Saya langsung putuskan untuk menyiapkan asrama,” kata legislator Dapil NTT I ini.
Ia mengatakan, asrama tersebut telah diresmikan dan diberkati oleh pastor, dengan kapasitas 16 tempat tidur dan diperuntukkan bagi pelajar SMP Negeri 1 Kewapante yang memang sangat membutuhkan.
Selain itu, Mekeng juga menyoroti kondisi SMA negeri di kampung halamannya yang dinilai sudah tidak layak. Menurut dia, kondisi ruang kelas yang rusak membuat minat siswa menurun drastis.
“Siapa yang mau sekolah kalau ruang kelasnya seperti kandang sapi? Ini sekolah negeri, dan saya malu melihat kondisinya,” ujarnya.
Tak hanya sekolah negeri, Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini juga menyinggung kondisi salah satu SMA swasta di wilayah Sikka yang kini kekurangan murid akibat sarana prasarana yang rusak. Wakil rakyat yang dikenal peduli pendidikan anak tidak mampu ini bahkan sempat menebus tunggakan biaya ijazah beberapa siswa agar ijazah mereka bisa diambil.
“Ada tunggakan Rp200.000 sampai Rp1 juta. Saya minta orang tua dipanggil dan ijazahnya diberikan, karena tanpa ijazah mereka tidak bisa melamar pekerjaan,” katanya.
Mekeng menegaskan, sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, ia terus memperjuangkan agar anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan minimal 20 persen sebagaimana amanat konstitusi. Ia mengkritik penggunaan anggaran pendidikan yang dinilai tidak tepat sasaran.
Pada 2025, kata Mekeng, anggaran pendidikan mencapai Rp724 triliun, namun yang benar-benar dirasakan langsung oleh siswa hanya sekitar Rp91 triliun. Sementara itu, pendidikan kedinasan dengan jumlah siswa sekitar 13.000 orang justru mendapatkan anggaran hingga Rp101 triliun.
“Ini jelas tidak adil. Ada 64 juta siswa SD hingga perguruan tinggi hanya mendapat Rp91 triliun, sementara 13.000 siswa kedinasan mendapat Rp101 triliun. Saya ‘ribut’ soal ini dan sekarang sudah ada perbaikan,” ujarnya.
Mekeng menyebutkan, pada 2026 anggaran pendidikan dalam APBN mencapai Rp754 triliun. Ia berharap alokasi tersebut benar-benar difokuskan untuk kepentingan pendidikan dasar dan menengah, termasuk kesejahteraan guru, baik negeri maupun swasta.
“Tidak boleh lagi dibedakan guru negeri dan swasta. Semua guru sama. Kalau sekolah swasta tutup, sekolah negeri juga tidak akan mampu menampung semua siswa,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, sosialisasi turut dihadiri Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Herman Hayong, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Petrus B. Robby Tulus, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sikka sekaligus Wakil Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa, pimpinan Partai Golkar Kecamatan Koting, Camat Koting, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta masyarakat setempat.
Mekeng menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa ditawar dan harus menjadi pijakan utama dalam mewujudkan keadilan sosial, khususnya di bidang pendidikan.
