Bernasindonesia.com - Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) periode 2026–2030, Junaedhi Mulyono, menegaskan pentingnya profesionalisme pengelolaan desa serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.
Hal itu ditegaskan Janaedhi dalam pidato perdananya usai pelantikan di Auditorium Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Senin, 16 Februari 2026.
Dalam acara yang dihadiri sejumlah pejabat nasional, antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Sekjen Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw, Junaedhi menyampaikan komitmen APDESI untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan program pembangunan nasional.
Kepala Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah tersebut mengatakan, lewat pengelolaan desa yang profesional, dirinya mampu menjadi Desa Ponggok yang sebelumnya desa miskin, kini menjadi desa yang memiliki kemandirian ekonomi desa.
Diterangkannya, aset Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Ponggok telah mencapai lebih dari Rp30 miliar. Selain itu, desa Ponggok juga menjalankan program sosial seperti satu rumah satu mahasiswa serta pembiayaan penuh klaim BPJS kesehatan warga.
Menurutnya, kekuatan desa terletak pada kemampuan memanfaatkan sumber daya lokal. Produksi ikan di Ponggok yang mencapai 30 ton per bulan disebut menjadi bukti bahwa pengelolaan potensi alam secara tepat dapat memperkuat ketahanan pangan dan membuka peluang ekspor di masa depan.
Dalam pidatonya, Junaedhi juga menyoroti pentingnya investasi pendidikan sebagai fondasi pembangunan desa. Ia mengungkapkan bahwa Ponggok kini menjadi “laboratorium desa” dengan sekitar 800 proses penelitian dan kerja sama bersama 52 kampus. Kolaborasi akademik tersebut dinilai penting agar tata kelola desa berjalan profesional dan berkelanjutan.
“Kalau desa tidak dikelola secara profesional, banyak BUMDes maupun koperasi yang akan sulit berkembang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Junaedhi menegaskan APDESI akan berperan aktif mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk optimalisasi dana desa untuk penguatan koperasi dan rantai pasok ekonomi pedesaan.
Ia meminta para kepala desa tidak alergi terhadap program baru, melainkan melihatnya sebagai peluang memperbesar ekonomi lokal.
Ia juga mendorong desa-desa di Indonesia untuk mengambil peran strategis dalam sektor-sektor unggulan nasional seperti perikanan, sawit, hingga pertambangan melalui penguatan koperasi. Menurutnya, desa harus bertransformasi dari sekadar penerima bantuan menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi.
“APDESI harus menjadi garda terdepan pembangunan desa,” tegasnya. Ia berharap organisasi tersebut mampu mengonsolidasikan kekuatan ribuan desa di Indonesia untuk menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat peran desa sebagai tulang punggung pembangunan nasional.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menekankan pentingnya persatuan organisasi perangkat desa untuk mempercepat pembangunan desa dan menghapus status desa tertinggal di Indonesia.
Yandri menegaskan pemerintah siap bekerja sama dengan APDESI untuk mempercepat pembangunan desa, termasuk melalui program di luar dana desa.
Ia juga menyoroti jumlah desa di Indonesia yang mencapai lebih dari 75 ribu sebagai kekuatan besar bagi pembangunan nasional.
"Kita ingin desa bergeser dari desa miskin menjadi desa bahagia. Dari air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan," tuturnya.
Berikut Pengurus DPP APDESI Periode 2026-2030
Ketua Umum: H. Junaedhi Mulyono
Ketua Harian: Rustam Fathoni
Sekretaris Jenderal: Wahyudin Mapparenta
Bendahara Umum: Amren, SH
Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kelembagaan: Sunan Bukhari
Ketua Departemen Hukum, HAM, dan Peraturan Perundang-Undangan: Hajeman
Ketua Departemen Pertanian, Kelautan, Perikanan, dan Lingkungan Hidup: Yudi Hassni
Ketua Departemen Sumberdaya Energi, Perindustrian, dan Perdagangan: Tarkani A.Z
Ketua Departemen Pendidikan, Penelitian, Kebudayaan, dan Pengembangan SDM: Wildan MUkhlis
Ketua Departemen Ekonomi, Koperasi, KDMP, UMKM, BUMDESA, dan Pariwisata: Luki G.J. Kasenda
Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga: Muhammad Setiawan
Ketua Departemen Masyarakat Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Beni Irawan
Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga, Media, Informasi, dan Telekomunikasi: La Ode Alwi Haidatul
Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender: Sri Rahayu Monoarfa.
