Memahami Tiongkok: Industrialisasi yang Dikawal Ketat Negara

| Rabu, 04 Februari 2026 | 11.41 WIB

Bagikan:

Bernasindonesia.com - Selama dua dekade terakhir, kebangkitan Tiongkok kerap dipahami melalui lensa yang terlalu sederhana: sebagai penerima manfaat globalisasi. Narasi itu melupakan kenyataan yang lebih mendasar—bahwa Tiongkok tidak pernah memeluk globalisasi sebagai ideologi, melainkan memanfaatkannya sebagai strategi nasional yang terukur. Pembukaan ekonomi dilakukan secara selektif, dengan tetap menjaga kendali negara atas sektor-sektor strategis, sambil memanfaatkan akses pasar global untuk pembelajaran teknologi dan pembangunan kapasitas produksi.


Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi. Sejak awal reformasi, Beijing memisahkan dua konsep yang sering kabur di banyak negara berkembang: keterbukaan pasar dan kedaulatan nasional. Pasar dibuka untuk transfer teknologi dan akumulasi modal; negara tetap menjadi arsitek utama yang menentukan arah industri, mengalokasikan sumber daya, serta melindungi sektor strategis dari dominasi asing.

Hasilnya adalah transformasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah ekonomi modern. Tiongkok membangun ekosistem manufaktur terintegrasi yang mencakup seluruh rantai nilai—dari bahan baku dasar hingga produk akhir bernilai tinggi. Dalam sektor seperti elektronik, tekstil, dan kendaraan listrik, Tiongkok tidak hanya menjadi produsen terbesar, tetapi juga pengendali jaringan pasok global. Skala produksi masif menciptakan economies of scale yang sulit ditandingi, sementara kecepatan inovasi dipacu oleh kombinasi investasi negara dan kompetisi domestik yang sengit.


Batas-Batas Kebangkitan: Demografi, Utang, dan Teknologi

Namun kekuatan ini tidak otomatis tanpa batas.

1) Demografi yang Menjadi Tekanan Struktural

Setelah lebih dari tiga dekade kebijakan satu anak, Tiongkok kini menghadapi penuaan populasi yang cepat. Proporsi penduduk usia kerja mulai menyusut, menciptakan tekanan ganda: meningkatnya beban pensiun dan kesehatan, serta stagnasi potensi tenaga kerja. Model pertumbuhan berbasis tenaga kerja murah yang mendorong ekspansi awal kini mencapai batas strukturalnya.

2) Utang Seluruh Ekonomi yang Tinggi

Isu utang di Tiongkok tidak melulu tentang apa yang tertera di neraca pemerintah. Jika hanya melihat utang pemerintah, posisi Tiongkok relatif moderat—sekitar 80–90% dari PDB menurut data IMF/Trading Economics (2024–2025). Namun, jika dihitung utang total seluruh sektor ekonomi—termasuk pemerintah, korporasi, rumah tangga, BUMN, dan lembaga finansial—angka tersebut jauh lebih tinggi.

Beberapa perkiraan makro memperlihatkan bahwa utang total perekonomian Tiongkok bisa mencapai sekitar 280–300% dari PDB jika semua sektor dihitung secara konsolidasi. Ini termasuk utang pemerintah, utang korporasi, utang sektor rumah tangga, serta kewajiban non-pemerintah lainnya.

Penjelasan penting:
Utang total sekitar 280–300% dari PDB mencerminkan leverage seluruh perekonomian, bukan hanya utang resmi pemerintah. Ini adalah ukuran yang sering digunakan oleh analis makro untuk menunjukkan tingkat leverage dan risiko sistemik, bukan indikator fiskal semata.

Rasio utang total yang tinggi menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan internal dan eksternal dari sektor non-pemerintah—sebuah ciri pertumbuhan cepat tetapi berbasis kredit. Di satu sisi, hal ini memacu ekspansi industri; di sisi lain, ia menciptakan ketegangan finansial jangka panjang, terutama ketika produktivitas mulai melambat.

3) Tekanan Teknologi Eksternal

Tekanan dari luar, khususnya pembatasan Amerika Serikat terhadap akses Tiongkok ke teknologi semikonduktor tercanggih, telah mempercepat program substitusi impor Beijing. Meski Tiongkok menunjukkan kemajuan di teknologi menengah—baterai EV, panel surya, dan infrastruktur 5G—ketergantungan pada teknologi asing (desain chip, perangkat lunak sistem, mesin presisi tinggi) masih nyata.


Sistemik, Bukan Ekspansionis: Logika Keamanan Ekonomi Tiongkok

Ini mengarah pada poin yang sering disalahpahami: Tiongkok bukanlah kekuatan ekspansionis global yang berusaha menguasai dunia. Sebaliknya, logika strateginya lebih defensif daripada ofensif. Strategi dual circulation—memperkuat sirkulasi domestik sambil mempertahankan keterbukaan terbatas ke dunia luar—adalah bentuk asuransi terhadap ketidakpastian geopolitik. Beijing paham bahwa ketergantungan pada pasar dan teknologi luar dapat menjadi kelemahan strategis, terutama dalam lingkungan geopolitik yang semakin tegang.

Jika negara lain membayangkan hegemoni militer atau dominasi politik sebagai kekuatan, Tiongkok memahami kekuatan itu dalam bentuk ketahanan ekonomi: kemampuan untuk tetap bertahan dan berproduksi tanpa diputus dari aliran teknologi, modal, atau pasar akibat tekanan luar.

Inilah yang membuat Tiongkok menjadi kompetitor sistemik bagi Barat—bukan karena ekspansi militer atau superpower budaya, tetapi karena ia menawarkan model pembangunan alternatif: kapitalisme dengan negara kuat sebagai pengarah. Keberhasilan Tiongkok dalam mengurangi kemiskinan skala besar dan membangun infrastruktur kelas dunia menjadi daya tarik tersendiri bagi negara berkembang yang jengah dengan resep pasar bebas saja.


Fragmentasi Global dan Implikasi bagi Negara Berkembang

Kebangkitan Tiongkok berkontribusi besar pada transformasi tatanan ekonomi global. Dunia tidak lagi bergerak menuju integrasi pasar tunggal, melainkan menuju globalisasi terfragmentasi, di mana rantai pasok disusun berdasarkan pertimbangan efisiensi sekaligus keamanan nasional dan kepercayaan geopolitik.

Bagi negara berkembang, implikasinya mendalam:

· Opsi pembangunan semakin kompleks. Tidak ada resep tunggal.
· Tekanan memilih pihak meningkat.
· Kebutuhan kapasitas produksi domestik menjadi sangat mendesak.


Pelajaran untuk Indonesia: Dari Alat Globalisasi ke Fondasi Kapasitas Produktif

Pengalaman Tiongkok memberi pelajaran penting bagi Indonesia. Globalisasi harus menjadi alat, bukan tujuan akhir. Akses pasar global perlu dimanfaatkan untuk memperkuat basis produksi domestik—bukan sekadar memperluas konsumsi impor. Negara memiliki peran krusial dalam mengarahkan pembangunan melalui kebijakan strategis yang memilih sektor dengan potensi nilai tambah tinggi.

Pendekatan praktis untuk Indonesia terletak pada:

1. Memperkuat basis industri untuk kebutuhan domestik dan ekspor regional.
2. Membangun kemitraan teknologi yang beragam—tidak hanya mengandalkan satu negara atau blok.
3. Memosisikan diri sebagai hub produksi netral di dunia yang semakin terfragmentasi.

Dengan posisi geografis strategis, pasar domestik besar, dan kekayaan sumber daya, Indonesia bisa menjadi mitra yang dihormati oleh berbagai kekuatan tanpa kehilangan kedaulatannya.


Kesimpulan: Kedaulatan dalam Dunia Tanpa Wasit Tunggal

Tiongkok mengajarkan satu pelajaran mendasar: kedaulatan suatu bangsa ditentukan oleh kapasitas produksinya, bukan sekadar retorika diplomatik atau kekayaan alami. Kemampuan memproduksi barang-barang strategis—dari pangan dan energi hingga teknologi dan layanan industri—adalah landasan kekuatan nasional di abad ke-21.

Ini bukan seruan untuk proteksionisme atau isolasionisme, tetapi pengakuan bahwa strategi pembangunan harus dimulai dari dalam. Keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi global tetap penting, tetapi harus disertai strategi yang jelas untuk membangun serta mempertahankan kapasitas produktif domestik.

Bagi Indonesia, tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara integrasi global dan penguatan internal—memanfaatkan peluang dunia tanpa kehilangan kendali atas masa depan sendiri. Sejarah Tiongkok menunjukkan bahwa kesuksesan tidak datang dari mengikuti resep orang lain, tetapi dari merancang strategi sendiri berdasarkan kondisi nasional dan tujuan pembangunan jangka panjang.

Dalam dunia yang semakin terbagi antara dua kekuatan besar, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh siapa yang dipilih, tetapi oleh kemampuan membangun kekuatan produktifnya sendiri—fondasi yang membuatnya menjadi mitra yang dihormati, bukan sekadar pengikut.

Oleh: M. Shoim Haris
(ADCENT)
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI