Bernasindonesia.com - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris memberikan apresiasi sekaligus catatan strategis atas setahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Menurut Senator Jakarta, tahun pertama merupakan fase peletakan fondasi. Sejumlah capaian menunjukkan penguatan arah transformasi Jakarta, meskipun tantangan ke depan masih kompleks dan membutuhkan percepatan kebijakan.
“Setahun pertama Pramono-Rano menunjukkan fondasi yang cukup baik, terutama di bidang ekonomi, transportasi publik, dan tata kelola. Namun, Jakarta adalah kota dengan tantangan berlapis yang membutuhkan konsistensi dan keberanian dalam pengambilan keputusan,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (24/2).
Fahira Idris menilai kinerja ekonomi Jakarta sepanjang 2025 patut diapresiasi karena mampu melampaui rata-rata nasional. Program sosial seperti keberlanjutan KJP dan KJMU, pemutihan ijazah, serta dukungan terhadap sekolah swasta tertentu menunjukkan komitmen menjaga mobilitas sosial warga.
Di sektor transportasi, perluasan Transjabodetabek dan percepatan armada listrik menjadi langkah penting menuju sistem mobilitas yang lebih modern dan rendah emisi. Pembenahan birokrasi melalui pelantikan pejabat berbasis merit juga memberi sinyal perbaikan tata kelola. Fahira Idris juga mengapresiasi penguatan identitas budaya Betawi melalui berbagai festival dan revitalisasi ruang seni sebagai bagian dari positioning Jakarta sebagai kota global yang berakar pada budaya lokal
Meski demikian, Fahira Idris menegaskan bahwa persoalan klasik seperti banjir, kemacetan, polusi udara, dan ketimpangan sosial belum sepenuhnya terurai. Penanganan banjir masih dominan pendekatan struktural, sementara integrasi hulu-hilir dan solusi berbasis alam belum optimal. Polusi udara tetap menjadi ancaman serius bagi kesehatan warga. Selain itu, persoalan hunian layak, pengelolaan sampah, dan perlindungan kawasan pesisir masih membutuhkan perhatian lebih sistematis.
Untuk memasuki tahun kedua kepemimpinan Pramono-Rano, Fahira Idris menyampaikan tujuh rekomendasi strategis. Pertama, penanganan banjir harus lebih sistemik dan ekologis, dengan integrasi kebijakan hulu-hilir Jabodetabek, percepatan restorasi ruang resapan, serta naturalisasi berbasis sains.
Kedua, transformasi transportasi publik perlu dibarengi pembenahan akses pejalan kaki, trotoar, dan konektivitas first-mile dan last-mile agar masyarakat benar-benar beralih dari kendaraan pribadi.
Ketiga, pengendalian polusi memerlukan langkah tegas melalui percepatan transisi energi bersih, penguatan uji emisi, serta elektrifikasi transportasi publik secara masif.
Keempat, pengelolaan sampah harus menitikberatkan pengurangan dari sumbernya, pembatasan plastik sekali pakai, dan penguatan bank sampah berbasis komunitas.
Kelima, strategi industri dan ekonomi Jakarta harus diarahkan pada sektor masa depan seperti ekonomi hijau, digital, dan industri kreatif, dengan menjadikan UMKM sebagai subjek utama pertumbuhan.
Keenam, reformasi birokrasi harus terus diperkuat melalui digitalisasi layanan, integrasi data, dan pengawasan ketat terhadap praktik tidak profesional.
Ketujuh, partisipasi warga dalam perencanaan kota perlu diperluas, terutama dalam kebijakan hunian, ruang publik, dan penataan kampung kota agar pembangunan semakin inklusif.
“Setahun pertama adalah fondasi. Tahun kedua harus menjadi fase percepatan dampak. Jakarta memiliki potensi besar menjadi kota global yang modern sekaligus berkeadilan. Kuncinya adalah konsistensi, kolaborasi, dan keberanian kebijakan,” pungkas Fahira Idris.
