Bernasindonesia.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyoroti kondisi pasar modal dan pasar surat utang nasional yang belakangan mendapat perhatian serius dari lembaga internasional. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (10/02), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kholid menyampaikan bahwa Komisi XI DPR RI saat ini sangat mencermati dinamika pasar modal, terutama setelah adanya catatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait tata kelola pasar modal Indonesia.
“Kami di Komisi XI sangat concern dengan apa yang terjadi di pasar modal dan pasar utang kita. MSCI telah memberikan catatan, dan kita berharap ada perbaikan terutama dari sisi governance dan tata kelola pasar modal, agar praktik-praktik seperti saham goreng-menggoreng tidak terulang lagi,” tegas Kholid.
Ia menekankan pentingnya komitmen dari otoritas terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan reformasi serius demi memperbaiki kredibilitas pasar modal nasional.
Selain itu, Kholid juga menyoroti outlook negatif yang diberikan oleh Moody’s terhadap surat utang Indonesia. Menurutnya, hal ini harus menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Outlook negatif dari Moody’s terhadap surat utang kita menjadi catatan penting. Isu governance, predictability, investability, serta kesinambungan fiskal harus benar-benar diperhatikan, termasuk upaya peningkatan penerimaan pajak,” ujarnya.
Sekjen PKS ini juga menegaskan bahwa kesinambungan fiskal harus menjadi prioritas utama agar tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, baik domestik maupun global. Ia pun memastikan Fraksi PKS di Komisi XI akan terus mendorong sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kami dari Fraksi PKS Komisi XI terus mendorong pemerintah—baik otoritas fiskal, Menteri Keuangan, OJK, maupun Bank Indonesia—untuk bersama-sama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Tata kelola harus mendapatkan kepercayaan global agar pasar modal, sektor keuangan, dan surat utang kita semakin kredibel,” pungkasnya.