Bernasindonesia.com - Konflik Iran–Israel dan AS berdampak pada penutupan Selat Hormuz yang memasok 20 persen suplai minyak mentah dunia.
Bagi Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, dinamika geopolitik ini menegaskan kembali urgensi ketahanan energi sekaligus mengakhiri ketergantungan Indonesia dari sumber energi impor.
“Di banyak kesempatan saya sampaikan bahwa urgensi ketahanan energi sama pentingnya dengan mewujudkan ketahanan nasional,”
“Penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan adalah bukti Indonesia harus segera mengakhiri ketergantungan terhadap suplai energi dari sumber impor dan memperkuat infrastruktur energi di dalam negeri.”
Hal ini disampaikan Eddy Soeparno saat menyampaikan kuliah umum dalam rangkaian acara MPR Goes to Campus di kampus ke-46, yakni Universitas Kristen Petra Surabaya. Acara dihadiri Rektor, jajaran Wakil Rektor, dan ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas.
Salah satu upaya mengakhiri ketergantungan energi adalah dengan mempercepat transisi menuju energi terbarukan yang berbasis sumber-sumber dalam negeri.
“Indonesia kaya dengan berbagai sumber energi terbarukan mulai dari sinar matahari, hidro, geothermal hingga angin. Potensinya mencapai 3.600 GW.
“Tapi pemanfaatan energi terbarukan masih belum signifikan karena antara lain kendala teknologi, sumber daya manusia, pendanaan, dan juga keandalan grid. Ini yang harus terus dibenahi,” lanjutnya.
Sebagai upaya mempercepat transisi energi, Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan pentingnya kebijakan publik yang jelas, transparan, dan terkoordinasi.
“Kita harus hindari jebakan regulasi yang terlalu banyak (over regulated) tapi tidak terkoordinasi (under coordinated). Membangun infrastruktur energi yang handal adalah kerja besar dan membutuhkan sinergi lintas kelembagaan,” tegasnya.
Dalam upaya tersebut, Eddy menegaskan legislatif, dalam hal ini MPR dan DPR, juga mendukung percepatan transisi energi dengan berbagai regulasi yang saat ini sedang dibahas.
“Saat ini kami sedang membahas finalisasi RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Selain itu juga revisi RUU Migas dan RUU Kelistrikan,”
“Saya juga terus mendorong agar RUU Pengelolaan Perubahan Iklim segera disahkan sebagai upaya antisipasi kita menghadapi krisis iklim, sekaligus menegaskan urgensi energi terbarukan. Saat ini sudah masuk di Prolegnas 2026 dan semoga bisa segera dipercepat pembahasannya,” tutup Waketum PAN ini.
