Bernasindonesia.com - Satu minggu setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, harga minyak mentah melonjak lebih dari 30 persen ke angka 107 dolar AS per barel. Memang kenaikan harga minyak mentah diprediksi naik akibat perang yang tengah berkecamuk, namun kenaikan yang sangat cepat dan drastis akan membebani APBN untuk waktu yang sulit diprediksi.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno usai melakukan zoom conference call dengan sejumlah pengamat migas di Singapura dan Tokyo, Senin (9/3).
“Saya membahas proyeksi harga migas dalam jangka pendek dengan teman-teman eks perbankan yang di antaranya bergerak di bidang perdagangan komoditas. Pembahasan terkait prospek kenaikan harga migas jika perang berlangsung untuk 3–12 bulan mendatang, termasuk negara-negara yang diuntungkan dan paling dirugikan akibat kondisi ini," jelasnya.
Menurut Eddy, Cina, India, Jepang, dan Korea sebagai negara-negara yang mengandalkan pasokan migasnya dari Timur Tengah tentu akan mencari alternatif baru, termasuk ke Nigeria, Angola, dan Brazil yang juga merupakan negara pemasok migas bagi Indonesia.
"Artinya, kita berpeluang ‘berebut’ supply minyak mentah dengan negara-negara raksasa pengimpor migas," ungkapnya.
Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, implikasi kenaikan harga minyak mentah bagi Indonesia cukup menantang mengingat kebutuhan migas nasional mencapai sekitar 1 juta barel per hari. Di saat harga minyak mentah naik secara signifikan dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar melemah, maka beban impor migas menjadi semakin berat.
“Apalagi harga minyak mentah pada asumsi makro APBN adalah USD 70, dan defisit terhadap PDB di angka 2,68 persen. Maka dengan kenaikan harga migas di atas USD 100 per barel, kemungkinan defisit anggaran bisa tembus di atas 3,6 persen, sebagaimana diungkapkan pejabat di Kementerian Keuangan," kata Eddy.
Eddy menjelaskan, pada 2025 Indonesia mengimpor sekitar 17,6 juta ton minyak mentah dan 37,8 juta ton produk petroleum senilai USD 32,8 miliar atau sekitar Rp551 triliun. Dengan asumsi volume impor yang sama, kebutuhan devisa saat ini akan meningkat untuk membeli produk migas dengan harga yang lebih tinggi serta kurs rupiah yang semakin melemah.
“Kita perlu mewaspadai kondisi disruptif di pasar energi tidak hanya dari kenaikan harga migas saja, namun juga ketersediaan pasokan. Security of supply menjadi sangat penting karena defisit neraca migas global akibat penutupan Selat Hormuz akan membuat sejumlah negara pontang-panting mencari substitusinya. Banyak di antara negara tersebut bersedia membeli produk migas dengan harga yang lebih tinggi dari pasaran," terangnya.
Wakil Ketua Umum PAN ini meyakini bahwa pemerintah telah mempersiapkan alternatif sumber pasokan impor dari negara lain, misalnya Amerika Serikat, sehingga Indonesia memiliki diversifikasi sumber pasokan yang memadai.
“Yang betul-betul perlu kita perhatikan adalah sejauh mana ketahanan fiskal dari negara-negara pengimpor migas dalam memenuhi kebutuhan migasnya ketika harga semakin melambung untuk waktu yang cukup panjang?" tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini.
