Bernasindonesia.com - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa ekologi harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dalam pidato serah terima jabatan, Jumhur menekankan pentingnya etika lingkungan (environmental ethics) sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.
Di hadapan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, pejabat eselon I, II, III, serta tokoh masyarakat sipil, Jumhur membuka sambutannya dengan menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup tidak lagi bisa dipandang sebagai isu pinggiran, melainkan menjadi inti dari masa depan bangsa.
“Saya hormati Wamenko Pangan, pejabat eselon I, II, III, tokoh masyarakat sipil. Selamat sore dan salam sejahtera. Ekologi harus menjadi prioritas. Environmental ethics sangat penting,” ujar Jumhur dalam sambutannya, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, sejak dekade 1980-an dunia telah menghadapi tekanan besar dari dua kutub pembangunan global. Dari negara-negara Utara, terjadi dorongan industrialisasi besar-besaran, sementara dari negara-negara Selatan terjadi eksploitasi besar terhadap kawasan hutan dan sumber daya alam.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat bumi semakin terdesak oleh kerusakan lingkungan yang serius, baik di wilayah maju maupun berkembang.
“Tahun 1980 dunia diserang dua kutub. Dari Utara ada industrialisasi besar-besaran, dari Selatan terjadi deforestasi. Dunia dikepung data kerusakan dari Utara dan Selatan. Karena itu perlu gerakan besar penyelamatan bumi,” katanya.
Meski demikian, Jumhur menegaskan dirinya tidak anti pembangunan. Ia menyatakan pembangunan, industrialisasi, dan eksploitasi sumber daya alam tetap harus berjalan, namun harus memiliki batas yang jelas dan tidak dilakukan secara serakah.
“Pembangunan harus berjalan. Industri harus berjalan. Eksploitasi sumber daya alam harus ada pembatasan. Kita harus menghentikan serakahnomic,” tegasnya.
Istilah “serakahnomic” yang disampaikan Jumhur merujuk pada praktik pembangunan yang hanya mengejar keuntungan ekonomi semata tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.
Ia juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan sampah nasional yang selama ini menjadi persoalan serius di banyak daerah.
Menurut Jumhur, pengelolaan sampah tidak hanya soal kebersihan, tetapi juga dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat jika dikelola secara benar.
“Prabowo punya komitmen menyelesaikan sampah. Sampah harus dikelola baik untuk rakyat. Banyak masyarakat bisa mengelola sampah, menciptakan tenaga kerja melalui RDF, bisa jadi genting, paving block. Pemerintah akan mendatangi pengelola sampah. Target 2028 masalah sampah selesai,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti ancaman mikroplastik yang kini telah mencemari ekosistem laut Indonesia. Bahkan, menurutnya, mikroplastik sudah ditemukan di ikan yang dikonsumsi masyarakat.
“Ada teluk di Indonesia, ada mikroplastik di ikan. Ini ancaman serius. Kita harus memastikan investasi tumbuh, tetapi tetap disertai penghormatan terhadap bumi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Jumhur juga menegaskan pentingnya penegakan hukum lingkungan yang kuat. Ia menyebut bahwa kementeriannya harus mendapat dukungan penuh dari Presiden dan DPR agar rule of law berjalan secara efektif.
Ia bahkan mengungkap pengalaman pribadinya saat masih menjadi aktivis mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB), di mana dirinya pernah dipenjara selama tiga tahun karena melawan penggusuran rakyat.
“Saya pernah dipenjara tiga tahun saat melawan penggusuran ketika masih di ITB. Karena itu saya paham bahwa negara harus hadir bersama masyarakat,” ujarnya.
Jumhur juga mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja yang menurutnya terlalu kapitalistik dan perlu dilakukan evaluasi agar tidak mengorbankan masyarakat adat maupun lingkungan hidup.
“UU Cipta Kerja terlalu kapitalistik. Harus dievaluasi. Kalaupun negara membangun, negara harus bersama masyarakat. Masyarakat adat harus selamat dan sejahtera. Jangan sampai pembangunan justru merusak kehidupan mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat adat harus menjadi bagian yang menikmati hasil pembangunan, bukan justru menjadi korban dari ekspansi industri dan proyek pembangunan.
Selain itu, Jumhur mendorong kampanye kesadaran lingkungan masuk secara sistematis ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, etika lingkungan harus menjadi budaya nasional yang dibentuk sejak dini, mulai dari cara sederhana seperti membuang sampah hingga tanggung jawab perusahaan besar terhadap lingkungan.
“Kampanye kesadaran lingkungan harus masuk kurikulum dasar sampai perguruan tinggi. Etika lingkungan itu dari cara membuang sampah sampai perusahaan besar pun harus punya etika lingkungan,” katanya.
Terkait mitigasi kebakaran hutan dan lahan, Jumhur menyebut fenomena El Nino menjadi tantangan besar yang harus diantisipasi secara serius. Ia meminta intervensi kuat terhadap kawasan hutan yang dikelola masyarakat agar risiko kebakaran dapat ditekan.
“Mitigasi kebakaran lingkungan harus serius. El Nino bisa sangat menekan. Hutan-hutan yang dimiliki masyarakat harus mendapat intervensi serius agar kita bisa mengatasi dampaknya,” jelasnya.
Menutup pidatonya, Jumhur menegaskan bahwa pembangunan nasional ke depan harus berpijak pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.
Ia menekankan bahwa investasi tidak boleh mengorbankan bumi, dan oligarki pun harus diajak untuk bersama-sama memperbaiki kondisi lingkungan.
“Kita harus memastikan investasi tumbuh, tapi bumi tetap dihormati. Bersama semua pihak, termasuk oligarki, kita harus memperbaiki bumi,” pungkasnya.
