Bernasindonesia.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah justru menghadapi krisis kepercayaan publik. Hasil survei nasional yang dilakukan Policy Research Center (Porec) pada Maret 2026 menunjukkan mayoritas masyarakat menilai program ini lebih menguntungkan elite dibandingkan penerima manfaat utama. 
Survei yang melibatkan 1.168 responden tersebut mengungkap bahwa sebanyak 88,5% responden menilai manfaat MBG lebih banyak mengalir ke elite politik dan pengelola dapur, sementara hanya 6,5% yang menilai anak-anak dan keluarga benar-benar merasakan manfaatnya. 
Lebih rinci, sebanyak 44,5% responden menyebut elite dan pejabat politik sebagai pihak paling diuntungkan, disusul 44,0% pengelola dan mitra dapur SPPG. 
Mayoritas Warga Anggap MBG Rawan Korupsi
Tak hanya soal ketimpangan manfaat, survei juga menemukan tingginya persepsi negatif terhadap tata kelola program. Sebanyak 87% responden menyatakan MBG rawan dikorupsi, mencerminkan kekhawatiran serius terhadap potensi penyalahgunaan anggaran yang mencapai Rp335 triliun pada 2026. 
Selain itu:
• 79% responden menilai kualitas makanan sengaja diturunkan demi keuntungan oknum
• 76% menyebut makanan yang diterima tidak sebanding dengan anggaran
• 88% menilai program lebih dinikmati elite daripada masyarakat sasaran 
Fakta ini memperkuat temuan adanya krisis kepercayaan yang bersifat struktural terhadap program MBG.
Pengalaman Warga: Menu Tak Layak hingga Dugaan Mark-up
Sejumlah responden juga menyampaikan pengalaman langsung mereka. Ada yang mengaku anak hanya menerima makanan sederhana seperti roti biasa, jauh dari standar gizi yang dijanjikan.
Responden lain menyoroti dugaan praktik mark-up, di mana bahan baku dibeli dengan harga grosir namun dilaporkan dengan harga eceran kepada pemerintah. 
Keluhan juga mencakup minimnya transparansi serta tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif.
80% Publik Tak Dukung Program Dilanjutkan
Dampak dari krisis kepercayaan tersebut terlihat pada sikap publik terhadap keberlanjutan program. Hanya sekitar 20% responden yang masih mendukung MBG dilanjutkan, sementara mayoritas menginginkan evaluasi menyeluruh atau penghentian dalam bentuk saat ini. 
Data menunjukkan korelasi kuat:
• 87% percaya MBG rawan korupsi
• 80% tidak mendukung program dilanjutkan 
Ketidakpuasan Berubah Jadi Gerakan Kolektif
Menariknya, ketidakpuasan publik tidak berujung pada sikap pasrah. Sebanyak 97,8% responden memilih mengambil tindakan, baik melalui media sosial, kanal resmi, maupun aksi kolektif seperti petisi dan advokasi. 
Aksi kolektif bahkan menjadi pilihan terbesar dengan 31,1% responden, menandakan munculnya kesadaran publik yang semakin terorganisir.
Masalah Dinilai Bukan Sekadar Teknis
Porec menyimpulkan bahwa persoalan MBG tidak hanya terletak pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga terkait dengan struktur kekuasaan dan tata kelola yang tidak transparan.
Model distribusi yang panjang dinilai membuka ruang praktik rente, mulai dari pemotongan anggaran hingga penurunan kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Rekomendasi: Evaluasi Total hingga Perubahan Model
Sebagai solusi, Porec merekomendasikan evaluasi menyeluruh oleh lembaga independen, perubahan model pengelolaan berbasis komunitas, serta peningkatan transparansi dan pengawasan.
Selain itu, program juga dinilai perlu difokuskan pada kelompok paling rentan agar anggaran besar yang digelontorkan benar-benar tepat sasaran.
