Bernasindonesia.com - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah untuk segera meningkatkan langkah mitigasi menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memperpanjang gencatan senjata sepihak di kawasan Timur Tengah. Ratna menilai langkah ini merupakan sinyal bahwa ketegangan geopolitik antara AS dan Iran belum sepenuhnya mereda, sehingga ancaman gangguan pasokan energi dunia masih mengintai Indonesia.
Ratna memperingatkan pemerintah agar tidak lengah dengan kondisi gencatan senjata tersebut. Ketergantungan Indonesia yang masih sangat tinggi pada impor minyak membuat posisi nasional sangat rentan terhadap gejolak global sekecil apa pun di wilayah penghasil energi.
“Keputusan Trump memperpanjang gencatan senjata harus direspons dengan langkah cepat dan terukur. Ini menunjukkan potensi konflik terbuka masih ada. Kami khawatir, jika tidak segera diantisipasi, Indonesia akan menghadapi krisis energi berkepanjangan yang sangat sulit dikendalikan,” ujar Ratna Juwita di Jakarta, dilansir dari laman resmi fraksipkb, Rabu (22/4/2026).
Legislator asal Jawa Timur ini memaparkan data kritis terkait kerentanan energi nasional. Saat ini, kebutuhan energi domestik mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi (lifting) minyak nasional hanya mampu menyuplai sekitar 605 ribu barel per hari. Kesenjangan sebesar hampir 1 juta barel per hari yang harus dipenuhi melalui impor menjadi "titik lemah" yang sangat berbahaya bagi stabilitas ekonomi nasional.
Ratna menekankan bahwa kewaspadaan terhadap krisis energi bukan hanya soal menjaga stok BBM di SPBU, melainkan upaya melindungi stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Ia memproyeksikan jika tidak ada langkah mitigasi yang konkret, dampak yang muncul bisa bersifat sistemik, mulai dari lonjakan harga BBM dan tarif listrik, kenaikan inflasi yang tak terkendali, hingga terganggunya operasional sektor industri.
“Dampaknya sangat luas, mulai dari lonjakan harga BBM, inflasi, hingga melemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, krisis energi berkepanjangan juga akan menambah beban APBN secara signifikan akibat membengkaknya kebutuhan subsidi energi,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk segera melakukan diversifikasi energi secara masif dan mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan. Penguatan cadangan energi strategis nasional dianggap bukan lagi sekadar program pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga kedaulatan ekonomi.
“Kemandirian energi nasional harus menjadi prioritas utama. Ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang harus segera diwujudkan agar Indonesia tidak terus-menerus berada dalam posisi rentan terhadap gejolak geopolitik global,” pungkas Ratna.
