Bernasindonesia.com - Periode ini, Partai Golkar kembali memasuki sebuah fase penting dalam perjalanan sejarahnya. Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, Golkar dapat dibaca sedang memasuki fase generasi ketiga: sebuah generasi yang mempertemukan pengalaman aktivisme, kewirausahaan, profesionalisme, dan kapasitas teknokratis. Fase ini menarik karena berlangsung ketika politik Indonesia membutuhkan partai yang tidak hanya memiliki akar sejarah kuat, tetapi juga mampu menerjemahkan gagasan kebangsaan ke dalam kebijakan yang konkret dan relevan dengan perubahan zaman.
Menengok perjalanan panjang partai Golkar, sejarah Golkar memang merupakan sejarah tentang kemampuan beradaptasi. Sekber Golkar berdiri pada 1964 sebagai wadah berhimpunnya berbagai organisasi fungsional, yang kemudian berkembang menjadi Golongan Karya dan mengikuti Pemilu 1971. Struktur awal tersebut memperlihatkan karakter Golkar sebagai ruang berhimpun berbagai kelompok profesi dan kekaryaan dari berbagai golongan masyarakat.
Pada fase berikutnya, terutama selama Orde Baru, Golkar berkembang menjadi kekuatan politik dominan dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemerintahan Soeharto. Karena itu, membaca sejarah Golkar secara utuh tidak cukup hanya melihat keberhasilan elektoralnya, tetapi juga perlu memahami perubahan besar yang terjadi setelah Reformasi 1998 ketika Golkar di bawah Akbar Tanjung melakukan transformasi menjadi partai politik dan menegaskan paradigma baru.
Melihat perkembangan Partai Golkar dari kerangka analisis generasi, fase pertama dapat dilihat melalui figur Soeharto dan kepemimpinan Golkar pada masa awal hingga puncak Orde Baru. Pada fase tersebut, konsep karya dan kekaryaan menjadi identitas penting organisasi. Orientasinya menempatkan pembangunan, stabilitas, dan pengabdian melalui berbagai kelompok fungsional sebagai bagian dari karakter Golkar.
Memasuki Reformasi, Golkar menghadapi tantangan yang berbeda. Partai yang sebelumnya berada dalam konfigurasi politik Orde Baru harus beradaptasi dengan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan kompetitif. Di sinilah fase generasi kedua, yang salah satunya direpresentasikan oleh Akbar Tanjung, menjadi penting dalam proses modernisasi Golkar dan penyesuaian kelembagaan terhadap tuntutan demokrasi baru.
Paradigma baru Golkar secara resmi menempatkan pembaruan dan kesinambungan sebagai dua hal yang berjalan bersama. Pembaruan diarahkan untuk membangun partai yang mandiri, demokratis, kuat, solid, berakar, dan responsif, sementara kesinambungan tetap mempertahankan ideologi Pancasila dan doktrin karya-kekaryaan.
Fase tersebut menunjukkan bahwa kekuatan Golkar bukan semata-mata terletak pada sejarah panjangnya, melainkan pada kemampuan melakukan adaptasi kelembagaan. Golkar telah melewati perubahan dari organisasi fungsional, kekuatan politik era Orde Baru, hingga menjadi partai politik dalam sistem demokrasi multipartai.
25 tahun kemudian setelah reformasi dan era Akbar Tanjung, tampil kepemimpinan Bahlil Lahadalia yang dapat dibaca sebagai pintu masuk menuju fase generasi ketiga. Bahlil memiliki pengalaman sebagai aktivis HMI sekaligus pengusaha dan pernah memimpin HIPMI. Perpaduan pengalaman organisasi dan dunia usaha tersebut memberikan warna tersendiri dalam membaca kepemimpinan politiknya.
Karakter serupa juga dapat ditemukan dalam figur Muhammad Sarmuji. Sebelum dipercaya menduduki posisi strategis di Partai Golkar, Sarmuji memiliki pengalaman panjang dalam organisasi mahasiswa, khususnya HMI, kemudian memasuki organisasi kepemudaan, parlemen, dan struktur kepemimpinan partai. Latar pendidikan manajemen dan administrasinya turut memberikan perspektif profesional dalam perjalanan politiknya.
Sementara itu, Sari Yuliati memperlihatkan dimensi lain dari konfigurasi generasi tersebut. Latar pendidikan teknik sipil di Universitas Trisakti dan pengalaman politiknya di parlemen menunjukkan bagaimana kompetensi profesional dapat bertemu dengan pengalaman politik dalam struktur kepemimpinan partai. Ia kini tercatat sebagai Bendahara Umum DPP Partai Golkar.
Keberadaan ketiga figur tersebut dibaca sebagai bagian dari satu kecenderungan generasional, maka terlihat adanya pertemuan tiga sumber pengalaman: aktivisme, entrepreneurship, dan profesionalisme. Pertemuan tersebut penting karena politik kontemporer tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan mengelola organisasi. Partai juga dituntut memahami ekonomi, teknologi, perubahan sosial, aspirasi generasi muda, serta kompleksitas kebijakan publik.
Dalam kerangka analisis generasi, istilah generasi ketiga dalam konteks ini tidak semata-mata menunjuk usia biologis. Kehadiran ketiga figur tersebut lebih tepat dimaknai sebagai generasi kepemimpinan yang membawa pengalaman berbeda ke dalam satu ruang politik. Aktivisme memberikan kemampuan membangun jejaring dan membaca aspirasi; entrepreneurship memberikan keberanian mengambil keputusan dan melihat peluang; sementara pendekatan teknokratis memberikan disiplin berbasis data dan kebijakan.
Dalam pandangan konstruktif tersebut, karya dan kekaryaan dapat mengalami perluasan makna. Jika pada fase awal karya-kekaryaan sangat terkait dengan pembangunan dan kontribusi kelompok fungsional, kemudian pada fase Reformasi berkembang menjadi bagian dari modernisasi partai, maka fase generasi ketiga berpotensi menerjemahkannya ke dalam kapasitas teknokratis: bagaimana politik menghasilkan kebijakan, bagaimana gagasan diterjemahkan menjadi program, dan bagaimana hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
Politik teknokratis dalam pengertian ini juga tidak harus berjarak dengan masyarakat. Justru tantangannya adalah menggabungkan kemampuan teknis dengan kepekaan sosial. Kebijakan yang baik membutuhkan data, tetapi juga membutuhkan kemampuan mendengar masyarakat. Keputusan politik membutuhkan perhitungan, tetapi tetap harus mempertimbangkan dimensi keadilan, pemerataan, dan kepentingan kebangsaan.
Di titik inilah regenerasi menjadi agenda penting bagi Golkar. Partai dengan sejarah panjang membutuhkan kemampuan mentransfer pengalaman generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya tanpa terjebak pada romantisme masa lalu. Regenerasi bukan berarti memutus mata rantai sejarah, melainkan memastikan nilai-nilai yang masih relevan dapat diterjemahkan dalam bahasa dan kebutuhan zaman baru.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana fase generasi ketiga tersebut dapat dibuktikan melalui kerja kelembagaan. Modernisasi partai tidak cukup diukur dari perubahan komposisi pengurus atau munculnya wajah-wajah baru. Ukuran yang lebih substantif adalah kualitas kaderisasi, pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, respons terhadap aspirasi masyarakat, serta kemampuan partai menjaga demokrasi internal dan tetap terbuka terhadap perkembangan sosial.
Dalam kerangka analisis generasional, kepemimpinan Bahlil Lahadalia dapat ditempatkan sebagai salah satu fase baru dalam perjalanan panjang Golkar, bukan sebagai pemutusan terhadap sejarah sebelumnya. Ada kesinambungan nilai karya dan kekaryaan, ada pengalaman reformasi dan modernisasi kelembagaan, sekaligus ada peluang untuk membawa Golkar ke pendekatan yang lebih teknokratis, adaptif, dan relevan dengan tantangan masa kini.
Pada konteks kebangsaan, posisi Golkar sebagai salah satu kekuatan politik penting Indonesia membuat proses regenerasi tersebut memiliki arti lebih luas daripada kepentingan internal partai. Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang dan jaringan organisasi hingga daerah, Golkar memiliki ruang untuk terus menjadi salah satu jangkar politik nasional sekaligus ruang tengah yang mempertemukan berbagai latar belakang sosial. Tantangan generasi ketiga adalah memastikan ruang tersebut tetap terbuka, produktif, dan berorientasi pada karya nyata bagi Indonesia.(*)
Oleh: Chamad Hojin
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia
