Bernasindonesia.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah ditandatangani 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi. Usulan tersebut akan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Saan menjelaskan, jumlah tersebut diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen yang diterima pimpinan DPR RI. Dukungan terhadap usulan HMP berasal dari anggota lintas fraksi dengan jumlah yang telah melampaui persyaratan minimal pengajuan hak tersebut.
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” ujar Saan saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari laman resmi DPR, Rabu (11/11).
Ia merinci, dukungan tersebut terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Menurut Saan, jumlah dan sebaran dukungan tersebut telah memenuhi ketentuan pengajuan HMP. Ia menjelaskan bahwa usulan hak tersebut harus memenuhi persyaratan jumlah minimal anggota DPR serta berasal dari lintas fraksi.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Saan menambahkan, pimpinan DPR akan membawa usulan tersebut ke tahapan pembahasan internal sebelum diproses lebih lanjut dalam forum DPR. Tahapan itu diperlukan untuk memastikan tindak lanjut usulan berjalan sesuai mekanisme kelembagaan.
“Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan,” jelas Saan.
Adapun materi usulan HMP tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan dengan para anggota pengusul, Saan menyampaikan bahwa substansi yang diajukan merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ia menjelaskan, ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
“Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan hak tersebut diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR.
Saan menegaskan, usulan yang telah diterima pimpinan DPR tersebut akan ditindaklanjuti melalui prosedur yang berlaku. Dengan demikian, masuknya usulan HMP dalam agenda paripurna menjadi bagian dari proses kelembagaan DPR untuk menindaklanjuti hak yang diajukan para anggotanya.
Substansi mengenai polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka dalam hal ini merupakan materi dan pendapat yang disampaikan para pengusul. Proses selanjutnya akan berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang mengatur penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI.
Diketahui, dalam Agenda Rapat Paripurna yang diterima Parlementaria, salah satu agenda yang akan dibahas pada Rapat Paripurna, Kamis (12/11/2026) esok hari adalah membahas "Pengumuman Usul Penggunaan Hak Anggota DPR RI". Selain itu, juga terdapat pengesahan RUU Pembentukan UU menjadi RUU Inisiatif DPR dan persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.
