Bernasindonesia.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendorong kebijakan penempatan aparatur sipil negara (ASN) lebih dekat dengan keluarga melalui skema kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan pada 3 November 2026 bahwa lebih dari 63 instansi di berbagai wilayah kantor regional telah menerapkan kebijakan serupa. Pendekatan tersebut diharapkan memperkuat kesejahteraan pegawai, mengurangi beban mobilitas, dan menjaga produktivitas tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Pelaksanaannya perlu mempertimbangkan formasi, kompetensi, beban kerja, kebutuhan daerah, sistem kinerja, dan ketersediaan layanan digital. Kebijakan tidak boleh menciptakan ketimpangan distribusi ASN atau membuat daerah terpencil kehilangan tenaga yang dibutuhkan. Setiap permohonan harus menggunakan kriteria transparan serta menghindari perlakuan istimewa.
BKN juga perlu memantau dampak terhadap absensi, capaian kerja, kepuasan pegawai, biaya, dan keberlanjutan pelayanan agar fleksibilitas lokasi kerja tetap sejalan dengan prinsip merit serta kepentingan masyarakat. Penempatan perlu mempertimbangkan kompetensi, keluarga, dan kebutuhan organisasi.
Menanggapi kebijakan BKN RI tersebut di atas, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah BKN dalam mendorong kebijakan penempatan ASN agar lebih dekat dengan keluarga melalui skema kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas masing-masing instansi. Kebijakan tersebut merupakan salah satu pendekatan penting dalam membangun manajemen ASN yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan pegawai tanpa mengabaikan kepentingan pelayanan publik.
Berdasarkan informasi BKN, lebih dari 63 instansi di berbagai wilayah kantor regional telah menerapkan kebijakan serupa. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan sekaligus ruang bagi pengembangan pola penempatan ASN yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan aspek kehidupan keluarga.
“ASN juga memiliki kehidupan keluarga yang perlu diperhatikan. Kedekatan dengan keluarga dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung kesejahteraan, stabilitas kehidupan pribadi, dan produktivitas kerja. Karena itu, kebijakan penempatan yang lebih fleksibel patut diapresiasi, sepanjang tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai.
Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menilai bahwa selama ini tidak sedikit ASN yang harus bekerja jauh dari pasangan, anak, maupun orang tua karena penempatan tugas di luar daerah asal. Kondisi tersebut dapat menimbulkan beban ekonomi, sosial, dan psikologis, terutama terkait biaya transportasi, tempat tinggal, serta keterbatasan waktu bersama keluarga.
Sehingga, kebijakan mendekatkan ASN dengan keluarga perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur. Namun, fleksibilitas penempatan harus dilaksanakan secara terukur dan tidak boleh mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan sejumlah aspek penting, antara lain ketersediaan formasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan organisasi, beban kerja, karakteristik wilayah, serta kemampuan instansi dalam menerapkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja.
Kebijakan fleksibilitas penempatan ASN tidak boleh menciptakan ketimpangan distribusi pegawai antardaerah. Pemerintah harus memastikan bahwa daerah terpencil, wilayah perbatasan, dan kawasan yang masih kekurangan tenaga aparatur tidak kehilangan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan.
“Prinsipnya, kita ingin ASN dapat bekerja secara optimal sekaligus memiliki kehidupan keluarga yang lebih baik. Negara perlu memperhatikan kesejahteraan pegawainya, karena aparatur yang sejahtera dan memiliki keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Jangan sampai kebijakan mendekatkan ASN dengan keluarga justru menyebabkan kekosongan tenaga pelayanan di daerah-daerah yang membutuhkan. Kepentingan pegawai harus diperhatikan, tetapi kepentingan masyarakat juga tidak boleh dikorbankan. Keduanya harus dikelola secara seimbang,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Selain itu, anggota Pansus Daerah Kepulauan (DK) DPR RI dari Fraksi PKS ini mendorong BKN untuk menetapkan kriteria yang transparan, objektif, dan terukur dalam memproses setiap permohonan penyesuaian penempatan ASN. Pertimbangan keluarga, kompetensi, kebutuhan organisasi, dan kondisi wilayah harus menjadi bagian dari penilaian yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk menjaga prinsip sistem merit dalam manajemen ASN. Kebijakan tersebut tidak boleh menjadi ruang bagi praktik nepotisme, diskriminasi, maupun pemberian perlakuan istimewa kepada pegawai tertentu karena kedekatan personal atau kepentingan lainnya.
“Setiap ASN harus memperoleh kesempatan yang adil berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai fleksibilitas penempatan justru menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan di lingkungan birokrasi. Prinsip meritokrasi harus tetap menjadi landasan,” ungkap mantan Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini.
Terakhir, anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelaksanaan skema kerja yang lebih fleksibel. Ketersediaan sistem informasi kepegawaian, mekanisme pelaporan kinerja, koordinasi antarsatuan kerja, serta pengawasan berbasis teknologi menjadi faktor penting agar fleksibilitas lokasi kerja tidak menghambat produktivitas dan pelayanan.
Oleh karena itu, ia meminta BKN melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan tersebut. Evaluasi perlu mencakup tingkat kehadiran pegawai, pencapaian target kinerja, kepuasan ASN, efisiensi biaya, serta keberlangsungan pelayanan publik di masing-masing instansi.
Selain itu, BKN perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya memberikan kemudahan administratif, tetapi juga menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola sumber daya manusia aparatur. Ia berharap kebijakan penempatan ASN yang lebih dekat dengan keluarga dapat menjadi bagian dari transformasi manajemen aparatur negara yang semakin modern, adil, dan berorientasi pada hasil.
“Keberhasilan kebijakan ini harus diukur secara objektif. Apakah kesejahteraan ASN meningkat? Apakah produktivitas tetap terjaga? Apakah pelayanan kepada masyarakat semakin baik? Semua itu perlu dipantau dan dievaluasi secara transparan. Penempatan ASN harus mempertimbangkan tiga kepentingan sekaligus: kompetensi pegawai, kondisi keluarga, dan kebutuhan organisasi. Ketiganya harus berjalan beriringan. Dengan demikian, kita dapat membangun birokrasi yang tidak hanya profesional dan produktif, tetapi juga manusiawi serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia,” demikian tutup Kang Aher.

