Bernasindonesia.com - Pengaturan mengenai desentralisasi asimetris dinilai tidak harus dilakukan melalui perubahan konstitusi, melainkan dapat diperkuat melalui undang-undang dan regulasi turunannya sepanjang ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 masih memberikan landasan yang memadai.
Hal tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb, CRGP., saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI bertema “Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa” di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11/2026).
Ramli mengatakan bahwa Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang konstitusional yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi keberagaman karakteristik daerah di Indonesia.
“Menurut saya, Pasal 18 bersifat prinsipil dan membuka ruang yang luas. Tidak ditemukan keterbatasan fundamental untuk mendorong desentralisasi asimetris. Karena itu, pengaturan melalui undang-undang, desain kelembagaan, kebijakan pemerintah, hingga putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi bagian dari desain tersebut,” ujarnya.
Ramli menambahkan, perkembangan ekosistem digital membuat fleksibilitas desentralisasi semakin relevan. Arus informasi yang tidak lagi mengenal batas wilayah memungkinkan masyarakat di berbagai daerah saling terhubung. Namun, pada saat bersamaan, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa pengaruh algoritma, pembentukan preferensi, hingga polarisasi masyarakat.
“Pemerataan akses teknologi informasi hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi perhatian agar pelayanan publik dan komunikasi tetap berjalan, termasuk ketika terjadi keadaan darurat,” tegasnya.
Ramli mengingatkan bahwa desain desentralisasi asimetris juga harus memperhitungkan kewenangan pemerintah pusat dalam melindungi kepentingan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman global seperti bencana alam, perang, dan serangan siber.
Karena itu, ia menilai perlu ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi situasi darurat.
“Desentralisasi harus tetap memberikan ruang bagi daerah untuk bertindak sesuai kebutuhannya, tetapi pemerintah pusat juga harus memiliki kewenangan untuk memastikan perlindungan kepentingan nasional,” tambahnya.
Dalam menentukan model desentralisasi asimetris, Ramli mengusulkan sejumlah parameter, antara lain justifikasi historis dan konstitusional, kebutuhan fungsional daerah, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, literasi digital, kemampuan fiskal, serta kewenangan pemerintah pusat.
Demokrasi Lokal Masih Menghadapi Persoalan Biaya Politik
Sementara itu, Akademisi FISIP Universitas Padjadjaran, Dr. Dra. Dede Sri Kartini, M.Si., menyoroti berbagai persoalan empiris dalam pelaksanaan desentralisasi asimetris dan demokrasi lokal.
Dede berpendapat bahwa perubahan terhadap Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 belum menjadi kebutuhan mendesak karena persoalan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan implementasi dan pengaturan pada tingkat undang-undang.
“Salah satu tantangan utama dalam demokrasi lokal adalah tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut besarnya anggaran penyelenggaraan pemilihan, tetapi juga praktik politik uang, pengaruh kekuatan modal, serta perilaku pemilih,” ujarnya.
Dede menjelaskan, demokrasi dan efisiensi anggaran kerap dipertentangkan, padahal keduanya merupakan unsur penting dalam pemerintahan modern. Pemerintahan membutuhkan birokrasi yang efisien sekaligus sistem politik yang demokratis.
“Persoalannya adalah bagaimana anggaran dapat diminimalkan, tetapi kedaulatan rakyat tidak terganggu. Ini merupakan pekerjaan besar yang harus kita pecahkan bersama,” ujarnya.
Dede juga mengungkapkan hasil penelitian mengenai perilaku pemilih yang menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat menjadikan informasi dan rekam jejak kandidat sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik.
Menurutnya, terdapat kategori pemilih terbuka, semi terbuka, tertutup, serta kombinasi dari beberapa kategori. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya di Kabupaten Bandung, kelompok pemilih tertutup menjadi kelompok dominan, yakni hampir 70 persen dari informan penelitian.
“Nah ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun demokrasi lokal yang berkualitas,” katanya.
Lebih lanjut, Dede memaparkan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan Papua. Persoalan tersebut mencakup ketergantungan fiskal, tumpang tindih kewenangan, transparansi penggunaan dana khusus, keterbatasan otonomi kabupaten/kota, hingga persoalan representasi masyarakat lokal.
Dede mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital juga dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Penggunaan influencer dan buzzer dalam kampanye politik, serta ketimpangan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi, berpotensi menciptakan polarisasi digital dan memengaruhi preferensi pemilih.
“Roh pemerintahan adalah melayani dan memberikan kesejahteraan. Karena itu, diperlukan teknologi sosial bagaimana kapasitas dan integritas dikombinasikan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Desentralisasi Asimetris sebagai Jalan Tengah Menjaga NKRI
Di sisi lain, Akademisi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr. Petrus Polyando, S.STP., M.Si., Ph.D., menilai desentralisasi asimetris merupakan jalan tengah untuk menjaga keutuhan NKRI di tengah keragaman karakteristik wilayah dan masyarakat Indonesia.
Menurutnya, kebijakan desentralisasi tidak dapat diterapkan secara seragam karena setiap daerah memiliki kondisi geografis, sosial, budaya, ekonomi, serta tingkat perkembangan yang berbeda.
Petrus menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan keragaman sangat kompleks atau disebutnya sebagai negara pusparagam. Keragaman tersebut tidak hanya mencakup ras, agama, budaya, dan bahasa, tetapi juga perbedaan kondisi peradaban masyarakat yang hidup berdampingan dalam satu wilayah negara.
“Kita harus mengevaluasi mulai dari genealogi kebijakannya. Ini adalah jalan tengah agar negara kita tetap utuh,” katanya.
Menurut Petrus, terdapat empat tingkat perkembangan peradaban yang hidup secara bersamaan di Indonesia, yakni primitif, tradisional, modern, dan maju. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan dan tantangan masyarakat di setiap daerah tidak dapat diselesaikan melalui satu pendekatan kebijakan yang sama.
Karena itu, Petrus menilai kebijakan desentralisasi perlu terus dievaluasi agar benar-benar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penerapan kebijakan yang seragam justru berisiko memperlebar kesenjangan pembangunan dan menghambat terwujudnya kesejahteraan bersama (bonum commune).
Dalam perspektif konstitusional, Petrus mengingatkan pentingnya memperhatikan Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Karakteristik tersebut harus menjadi salah satu landasan dalam merumuskan desain desentralisasi nasional,” ujarnya.
Petrus menyoroti adanya paradoks desentralisasi. Di satu sisi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Namun, di sisi lain, kebijakan sektoral masih kerap menarik kembali kewenangan tersebut ke pemerintah pusat.
Ada dua landasan filosofis yang ditawarkan Petrus untuk menerapkan desentralisasi asimetris, yakni justifikasi negatif dan justifikasi positif. Justifikasi negatif melihat risiko yang muncul apabila seluruh daerah terus diperlakukan secara seragam. Sementara itu, justifikasi positif menitikberatkan pada manfaat penerapan kebijakan yang berbeda sesuai karakteristik daerah.
“Terkait dasar penerapannya desentralisasi asimetris dapat dilihat melalui dua pendekatan, yakni de jure, berkaitan dengan pengakuan dan pengaturan secara konstitusional, dan de facto, didasarkan pada kenyataan adanya keunikan dan keragaman karakteristik daerah,” tambahnya.
Pembahasan mengenai desentralisasi asimetris, kata Petrus, harus ditempatkan dalam kerangka besar keadilan teritorial. Kebijakan yang dirumuskan tidak sekadar memberikan perlakuan berbeda kepada daerah, melainkan memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang adil untuk menikmati pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan.
“Desentralisasi asimetris bagi saya bukan sekadar memperlakukan daerah secara berbeda. Justru, ketika kita melihat kondisi dan karakteristik daerah yang beragam, pendekatan ini menjadi jalan tengah bagi keutuhan negara kita,” pungkasnya.
Diskusi tersebut dihadiri Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Dr. H. Hindun Anisah, M.A., serta Anggota Badan Pengkajian MPR RI Dr. H. Ida Fauziah, M.Si. (F-PKB), H. Kamrussamad, Ph.D. (F-Gerindra), Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si. (F-Golkar), Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc. (F-PAN), dan H. Teuku Ibrahim, S.T., M.M. (F-Demokrat).

