Bernasindonesia.com - Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengapresiasi keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya. FWK menilai langkah tersebut merupakan sikap kenegarawanan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Koordinator Nasional FWK, Raja Pane, mengatakan, meskipun bukan keputusan yang mudah, pengunduran diri secara sukarela merupakan pilihan patriotik yang dapat menyelamatkan bangsa dari potensi perpecahan akibat dinamika politik nasional.
"Dengan pengunduran diri secara sukarela, Mas Gibran telah menunjukkan kelasnya sebagai patriot yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok," kata Raja Pane membuka diskusi FWK melalui zoom meeting pada Kamis sore, 12 November 2026.
Sementara itu Wartawan Senior HMU Kurniadi dalam kesempatan tersebut menyampaikan dalam waktu dekat Presiden Prabowo Subianto berdasarkan kewenangan konstitusionalnya akan mengusulkan dua nama berinisial S sebagai calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Informasi yang kami terima, ada dua nama dengan inisial S yang akan diusulkan Presiden kepada MPR. Mungkin tidak perlu menunggu tahun baru, Indonesia sudah punya wakil presiden baru," ungkap Kurniadi.
Meski demikian, Kurniadi menegaskan bahwa siapa pun sosok yang nantinya diusulkan Presiden merupakan hak dan kewenangan konstitusional kepala negara.
Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022, Hendry Ch Bangun, menyatakan bahwa FWK merasa senang bahwa proses pengunduran diri Wapres Gibran sesuai dengan harapan FWK dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Dengan demikian ke depan diharapkan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat menjadi lebih tenang.
Sedangkan Koordinator FWK Yogyakarta Sihono berpendapat agar rekam jejak calon wakil presiden harus jelas. Sehingga kehadiran wakil presiden bisa membuat suasana sejuk dan mampu bekerja sama dengan presiden untuk meningkatkan kehidupan rakyat. "Rekam jejak itu sangat penting," ujar Sihono.
Kurniadi juga mengingatkan masyarakat agar tidak larut dalam dinamika politik dan drama Istana menyusul isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran. Menurutnya, terdapat persoalan yang jauh lebih mendesak dan menyangkut kepentingan fundamental rakyat, yakni penuntasan kasus dugaan penyadapan ilegal yang hingga kini dinilai belum memberikan kejelasan kepada publik.
Mengawal Kasus Penyadapan
"Ketika publik asyik menyoroti drama Istana mengenai mundurnya Wapres Gibran, ada hal yang lebih mendesak untuk dikawal rakyat. Hal itu adalah kasus penyadapan yang seperti jalan di tempat," ujar HMU Kurniadi.
Dia menyoroti paparan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang telah mengungkap adanya empat anggota kepolisian berpangkat bintang yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan perkara tersebut.
Namun, menurut Kurniadi, masih terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang belum mendapatkan penjelasan secara terbuka, khususnya mengenai simpang siurnya informasi daftar sekitar 6.000 orang yang disebut-sebut menjadi sasaran penyadapan.
"Dalam rapat kerja antara Kapolri dengan Komisi III DPR, Kapolri secara gamblang telah memaparkan progres penyidikan. Kapolri mengungkap ada empat polisi berpangkat bintang yang ditahan dan dijadikan tersangka. Namun, tidak dijelaskan mengenai simpang siurnya daftar 6.000-an orang yang disadap. Apa saja materi penyadapan dan meski Kapolri telah menyebut end-user adalah Kapolri namun masih gelap siapa pemberi perintah?" tegasnya.
Kurniadi menilai, persoalan tersebut tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka dari kalangan aparat kepolisian. Publik berhak mengetahui siapa yang memerintahkan, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, siapa saja yang menjadi sasaran, serta untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan. Menurutnya, penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Ia menambahkan, Presiden juga harus konsisten memerintahkan Kapolri agar kasus dugaan penyadapan ilegal diusut sampai tuntas dan dibuka secara terang benderang kepada masyarakat.
Ia merujuk Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.
“Persoalan penyadapan bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum. Ini menyangkut hak konstitusional warga negara atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Jangan sampai instrumen penegakan hukum justru digunakan untuk melanggar hak-hak rakyat," ujarnya.
Sedangkan paskamundurnya Gibran sebagai Wapres dia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih dalam sidang MPR. Dengan demikian, apabila pengunduran diri wakil presiden telah dinyatakan secara resmi dan menimbulkan kekosongan jabatan, mekanisme pengisian jabatan harus mengikuti ketentuan konstitusi tersebut.
"FWK bersyukur apabila Wapres Gibran dengan besar hati memilih mengundurkan diri sehingga bangsa ini terhindar dari konflik yang tidak perlu. Namun siapa pun yang diusulkan Presiden merupakan kewenangan Presiden. Yang terpenting bagi rakyat adalah Presiden setelah drama Istana segera bertindak menangani kepentingan rakyat banyak," kata Kurniadi.
Diskusi tersebut diikuti sejumlah wartawan senior, pemimpin redaksi, dan pengurus FWK dari berbagai daerah. Di antaranya Pemimpin Redaksi Koin24.co.id Berman Nainggolan, Pemimpin Redaksi Mitrapol sekaligus Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Dadang Rahmat, Wartawan Senior Juni Soehardjo, Pemimpin Redaksi Sudut Pandang Umi Syarifah, Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Jakarta Budi Nugraha, Pemimpin Redaksi Edisi Ilham Dhramawan, Pemimpin Redaksi Seputar Publik Rendy Herdiana, Pemimpin Redaksi Sudut Pandang Umi Syarifah, Koordinator FWK Yogyakarta Sihono, Koordinator FWK Kalimantan Barat Deska Iran Syafara, Koordinator FWK Jawa Barat Tatang Suherman, serta Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 Hendry Ch Bangun.
Diskusi menyimpulkan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok maupun individu. FWK juga mengingatkan bahwa pergantian kepemimpinan nasional harus berjalan berdasarkan konstitusi, sementara penegakan hukum harus tetap menjadi prioritas negara. Bagi FWK, dinamika politik di Istana pada akhirnya akan menemukan penyelesaian melalui mekanisme ketatanegaraan. Namun, persoalan perlindungan hak asasi manusia dan dugaan penyadapan ilegal tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian hukum.
"Jangan sampai rakyat dibuat sibuk membicarakan siapa wakil presiden berikutnya, sementara hak konstitusional mereka atas privasi dan rasa aman justru tidak mendapatkan perlindungan," demikian pesan yang mengemuka dalam diskusi FWK
