Bernasindonesia.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelang setahun diberlakukan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah masalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas).
Hasbi, sapaan akrab Hasbiallah Ilyas menegaskan, pemberlakuan KUHP nasional tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pergantian regulasi dari hukum pidana warisan kolonial Belanda. Lebih dari itu, pembaruan KUHP harus diikuti perubahan mendasar dalam praktik penegakan hukum, dari pendekatan keadilan retributif yang berorientasi pada pembalasan menuju keadilan yang mengedepankan pemulihan, pembinaan, rehabilitasi, dan kemanfaatan.
“Menjelang akhir 2026, pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Kita ingin mengetahui sejauh mana perubahan filosofi pemidanaan benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum. Jangan sampai kita hanya mengganti undang-undang, tetapi pola penegakannya masih menggunakan paradigma lama,” ujar Hasbiallah, dilansir dari laman resmi fraksipkb, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, keberhasilan KUHP nasional tidak cukup diukur dari pemberlakuan aturan baru, tetapi harus dilihat dari konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan semangat pembaruan hukum pidana. Karena itu, evaluasi perlu mencakup penerapan alternatif pemidanaan, kualitas penanganan perkara, hingga dampaknya terhadap persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan).
Ia mencontohkan sejumlah instrumen dalam KUHP baru yang perlu dioptimalkan, seperti pidana kerja sosial bagi tindak pidana yang memenuhi persyaratan, serta pemaafan hakim (rechterlijk pardon) untuk memberikan ruang keadilan yang lebih proporsional dalam perkara tertentu. Selain itu, pendekatan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika juga perlu mendapat perhatian agar penanganan perkara tidak selalu berujung pada pemenjaraan.
“Semangat pembaruan hukum pidana harus tercermin dalam cara kita menangani perkara. Pidana kerja sosial, pemaafan hakim, dan pendekatan rehabilitasi harus menjadi instrumen yang benar-benar diterapkan sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai alternatif pemidanaan hanya bagus di atas kertas, tetapi tidak berjalan dalam praktik,” tegasnya.
Legislator PKB dari daerah pemilihan Jakarta I itu menilai, penerapan alternatif pemidanaan dan rehabilitasi juga memiliki kaitan erat dengan upaya mengatasi persoalan kepadatan penghuni lapas dan rutan. Selama ini, perkara narkotika menjadi salah satu penyumbang terbesar jumlah warga binaan pemasyarakatan.
Merujuk data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan periode September–November 2026, tingkat kelebihan kapasitas lapas dan rutan disebut masih mencapai sekitar 94 persen. Jumlah penghuni tercatat lebih dari 279.320 orang, sementara kapasitas ideal hanya sekitar 154.238 orang. Dari jumlah tersebut, penghuni yang terkait perkara narkotika mencapai kisaran 53,9–54 persen atau sekitar 146.284–150.202 orang.
Sebagai perbandingan, pada November 2025 jumlah penghuni lapas dan rutan mencapai 278.376 orang, sedangkan kapasitas idealnya hanya 146.260 orang. Artinya, terdapat kelebihan kapasitas sebanyak 132.116 orang atau sekitar 90 persen. Penghuni yang terkait perkara narkotika juga masih berada pada kisaran 50–54 persen.
Hasbiallah menilai, data tersebut menunjukkan bahwa persoalan overcrowding masih menjadi pekerjaan rumah serius pemerintah. Karena itu, pembaruan sistem pemidanaan melalui KUHP nasional harus menjadi momentum untuk membenahi pendekatan penanganan perkara, terutama terhadap tindak pidana yang memungkinkan penyelesaian melalui mekanisme pemidanaan alternatif.
“Persoalan kepadatan lapas tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah bangunan atau kapasitas hunian. Pemerintah juga harus mengevaluasi kebijakan pemidanaan. Kita perlu melihat sejauh mana alternatif pemidanaan dan rehabilitasi diterapkan, apa kendalanya, dan bagaimana memastikan orang yang tidak harus dipenjara tidak semuanya berakhir di dalam lapas,” katanya.
