Bernasindonesia.com - Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi peringatan serius bagi kedaulatan negara. Dalam pengungkapan kasus pada November 2026, penyidik menyebut sistem _*Lawful Interception Management System*_ *(LIMS)* diduga digunakan untuk menyadap sejumlah nomor telepon tanpa prosedur dan verifikasi semestinya.
Teknologi yang dirancang mendukung penegakan hukum dapat berubah menjadi instrumen penyalahgunaan apabila tidak dikendalikan secara ketat. Digunakan menyadap presidennya sendiri dalam motif makar.
LIMS berbeda dari *spyware* seperti Pegasus buatan NSO Group dari Israel dan Predator dari Intellexa. LIMS bekerja melalui infrastruktur jaringan telekomunikasi.
Spyware dapat menyusup ke perangkat sasaran. Keduanya bagian dari industri intelijen dan pengawasan global.
Peta produsennya tersebar di berbagai negara.
Israel dikenal melalui NSO Group. Italia melalui RCS Lab. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Finlandia, dan Swedia memiliki perusahaan di bidang intelijen sinyal, peperangan elektronik, intersepsi jaringan, forensik digital, dan keamanan komunikasi, seperti L3Harris, BAE Systems, Thales, Rohde & Schwarz, Nokia, dan Ericsson.
Teknologi ini semakin strategis. NATO menempatkan intelijen, pengawasan, dan pengintaian lintas-domain—darat, laut, udara, antariksa, dan siber—sebagai unsur penting pertahanan modern.
Indonesia tidak boleh selamanya menjadi konsumen dan bergantung pada teknologi asing untuk melindungi kepentingan nasional. Ketergantungan bukan semata persoalan harga atau kemampuan teknis. Ia menyangkut kendali atas data, akses sistem, pembaruan perangkat lunak, rantai pasok, hingga potensi tekanan politik dari negara asal vendor.
Urgensinya nyata: BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) mencatat sekitar 5,16 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025. Setara rata-rata 182 potensi ancaman per detik.
Anomali ini tidak otomatis berarti serangan berhasil. Tetapi menunjukkan besarnya kebutuhan perlindungan siber.
Karena itu, Indonesia perlu membangun program Kedaulatan Teknologi Intelijen (KTI). Mencakup teknologi intelijen, penyadapan yang sah, pengawasan elektronik, pertahanan dan pengamanan siber, kriptografi, komunikasi aman, serta forensik digital.
Potensi mewujudkannya tersedia. Indonesia tidak mulai dari nol. DEFEND ID telah menghimpun lima industri strategis: PT Len Industri, Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, dan Dahana.
PT Len memiliki pijakan pada C6ISR, pertahanan siber, dan integrasi sistem. BRIN juga telah menjalin kolaborasi riset teknologi strategis dengannya.
Sebagai usulan, Kemhan memimpin mandat dan koordinasi KTI. PT Len menjadi lead system integrator sekaligus membentuk unit atau anak perusahaan khusus industri teknologi intelijen dan keamanan siber.
BRIN memimpin riset. BSSN menetapkan standar dan pengujian keamanan. Pindad, PT DI, PT PAL, Dahana, PT INTI, perguruan tinggi, dan perusahaan swasta menjadi pelaksana sesuai kompetensi.
KTI perlu memiliki peta jalan jangka panjang. Tahap awal membangun kemampuan dasar dan pengamanan sistem. Tahap berikutnya mengembangkan produk nasional; lalu memperkuat produksi, integrasi, dan penguasaan teknologi secara mandiri.
Ukurannya bukan sekadar TKDN. Melainkan penguasaan desain, kode sumber, komponen kritis, pemeliharaan, dan kendali data.
KTI bukan proyek membangun alat penyadapan tanpa batas. Penguasaan teknologi harus berjalan bersama otorisasi hukum, audit independen, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara.
Kedaulatan tidak cukup dengan memiliki perangkat. Indonesia harus mampu merancang, mengembangkan, mengoperasikan, mengamankan, dan mengaudit teknologinya sendiri.
Sudah saatnya intelijen dan keamanan siber menjadi bagian dari kemandirian strategis bangsa.
Oleh: Abdul Rohman Sukardi
