Bernasindonesia.com - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyambut rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta menambah 100 satuan pendidikan dalam program sekolah swasta gratis mulai tahun ajaran baru Juli 2027. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak Jakarta, terutama yang tidak mendapat tempat di sekolah negeri.
Menurut Fahira Idris, perluasan program patut didukung karena membuka lebih banyak pilihan bagi keluarga. Ukuran keberhasilannya harus terlihat pada jumlah anak yang benar-benar memperoleh kursi sekolah tanpa pungutan, terutama di wilayah yang pilihan sekolah negerinya terbatas. Detail pendanaan dan daftar sekolah untuk 2027 masih perlu dituntaskan dalam pembahasan Pemprov dan DPRD.
“Jakarta ingin menjadi kota global, dan kekuatan sebuah kota pada akhirnya ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Karena itu, pendidikan yang terjangkau dan bermutu harus hadir sampai ke lingkungan tempat anak-anak tinggal. Penambahan sekolah swasta gratis akan berarti besar jika benar-benar membuka kesempatan belajar bagi anak yang selama ini pilihan sekolahnya terbatas,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11).
Fahira Idris juga menyambut peluang keterlibatan madrasah dan satuan pendidikan di lingkungan pondok pesantren. Menurutnya, pembahasan bersama Kementerian Agama perlu memastikan satuan pendidikan yang dapat menjadi peserta, persyaratannya, dan biaya pendidikan yang akan ditanggung. Dengan demikian, keluarga memperoleh informasi yang jelas sebelum memilih sekolah.
Untuk mengawal perluasan program, Fahira Idris menyampaikan lima langkah. Pertama, tempatkan sekolah baru sesuai peta kebutuhan murid. Gunakan data penerimaan murid baru tahun sebelumnya untuk mengenali kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri pada jenjang terkait, wilayah dengan banyak calon murid tidak tertampung, serta jarak tempuh yang masih menyulitkan keluarga. Pemilihan sekolah perlu disertai jumlah kursi yang benar-benar dapat dibuka, bukan hanya penambahan nama sekolah dalam daftar.
Kedua, hitung biaya sampai anak menyelesaikan tahun ajaran. Anggaran 2027 perlu memisahkan kebutuhan sekolah penerima lama dan tambahan baru, menghitung biaya per jenjang serta jumlah murid, dan memastikan dana untuk masa belajar mulai Juli 2027 tersedia tepat waktu. Pemprov dan DPRD juga perlu menyiapkan keberlanjutan pendanaan pada 2028 agar sekolah dapat mempertahankan guru dan layanan pembelajaran tanpa mengalihkan beban kepada orang tua.
Ketiga, selesaikan penetapan sekolah sebelum masa pendaftaran. Penyesuaian aturan, verifikasi sekolah, dan pengumuman daftar peserta perlu dilakukan lebih awal sehingga keluarga mengetahui pilihan yang tersedia saat penerimaan murid baru 2027. Karena pendaftaran sekolah swasta gratis saat ini dilaksanakan secara luring, petunjuk dan bantuan pendaftaran harus mudah ditemukan di sekolah serta kanal resmi Dinas Pendidikan. Jika madrasah atau satuan pendidikan pesantren dilibatkan, prosedur pendaftarannya juga perlu diumumkan dengan jelas.
Keempat, pastikan perluasan juga dapat digunakan anak penyandang disabilitas. Untuk sekolah luar biasa swasta maupun sekolah umum yang menerima murid penyandang disabilitas, perhitungan pendanaan perlu mempertimbangkan aksesibilitas, pendampingan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Tambahan kuota harus berarti tambahan layanan yang layak.
Kelima, awasi janji tanpa pungutan dan mutu sekolah. Sekolah peserta program wajib menyelenggarakan pendidikan tanpa memungut biaya dari murid. Pemprov perlu menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses, menindaklanjuti laporan biaya yang muncul dengan cepat, dan memublikasikan evaluasi daya tampung, kehadiran, serta keberlanjutan belajar murid. Saat ditemukan pelanggaran, hak anak untuk tetap bersekolah harus dilindungi.
“Orang tua perlu tahu sekolah mana yang resmi menjadi peserta, kapan pendaftaran dibuka, biaya apa yang ditanggung, dan ke mana mengadu bila masih diminta membayar. Kepastian itu harus berjalan seiring dengan mutu pembelajaran agar sekolah gratis sungguh menjadi jalan bagi anak-anak Jakarta untuk maju,” pungkas Fahira Idris.
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah kuota program sekolah swasta gratis sebanyak 100 sekolah mulai tahun ajaran baru Juli 2027. Dengan penambahan tersebut, jumlah satuan pendidikan dalam program ditargetkan menjadi 253. Perluasan program ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan dasar tanpa pungutan biaya. Pondok pesantren dan madrasah juga berpeluang masuk dalam program tersebut, dengan rincian pelaksanaan dan penganggaran yang masih dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.
