BernasIndonesia.com – Partai Bulan Bintang (PBB) semakin pede mendapat dukungan dari umat Islam setelah dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra ini juga yakin dapat melewati ambang batas 4 persen suara nasional untuk mengantarkan kadernya menjadi Wail Rakyat di Senayan.
Sekretaris Majelis Syura DPP PBB, Sahar L. Hassan mengatakan elit partainya terus menjalin komunikasi dengan pimpinan pondok Pesantren dan pimpinan organisasi masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Silaturahmi ke berbagai kalangan juga semakin dimasifkan untuk meminta dukungan kepada masyarakat luas.
“Target kami 9 persen suara nasional. Kami tidak diam selama ini. Komunikasi dan silaturahmi kepada masyarakat luas kami lakukan. Respon masyarakat positif untuk partai kami,” pungkas Sahar saat dihubungi wartawan, Rabu (7/3/2018).
Dalam waktu dekat ini, Sahar mengatakan partainya akan menggelar pelatihan mujahid politik pada akhir Maret 2018 mendatang. Pelatihan ini pesertanya adalah tahfiz atau penghafal Quran yang ada di tiga Provinsi dan nanti akan disusul pelatihan serupa di daerah lain seluruh Indonesia.
"Pesertanya dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Kami laksanakan di Puncak Bogor. Undangan untuk pamateri atau pembicaranya sudah kami kirimkan. Kami terus bergerak cepat menggalang kekuatan masyarakat,” katanya.
Menurut Sahar, berdasarkan pengamatan partainya bahwa kesadaran hafiz Quran terhadap politik dan
untuk menjadi pejuang politik semakin tinggi akhir-akhir ini. Maka itu, PBB tak ingin menyia-nyiakan
momentum kesadaran hafiz Quran yang ingin menjadi mujahid politik tersebut.
“Kita bersyukur dengan banyaknya hafiz Quran yang sadar politik ini. Alhamdulillah, kami bangga
dengan itu,” tukas Sahar.
Selain itu, Sahar mengajak kapada pimpinan pondok pesantren, pimpinan ormas, pensiunan PNS, Purnawirawan TNI-Polri dan kalangan artis terbaik menjadi caleg di partainya. PBB merupakan partai terbuka.
“Pendaftaran caleg untuk Pemilu 2019 sudah kami buka baik ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau
Kota,” tutup dia. (KR)
