“Jadi, aneh juga kalau DPP Golkar sampai saat ini belum menggelar rapat pleno. Munas tidak akan ada bila tidak ada Rapimnas. Rapimnas tidak akan ada bila tidak ada Rapat Pleno Harian,” ucap mantan Wasekjen Partai Golkar ini, Sabtu (20/7/2019).
Dia kemudian menyinggung tanggung jawab Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Kata dia, kemauan Airlangga untuk menggelar Rapat Pleno sangat penting. “Rapat Pleno Harian tidak ada kalau tidak ada undangan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen," ujarnya.
Lalu Mara melanjutkan, baik Pleno, Rapimnas, maupun Munas, tata caranya sudah diatur dalam AD/ART Partai Golkar. Oleh karena itu, tak ada yang bisa memperlambat atau mempercepatnya.
"Semuanya ada di DPP. dalam hal ini Ketua Umum," kata Lalu Mara lagi.
Lalu Mara menyebut, segala tekanan atau desakan untuk menggelar Munas tidak akan berhasil kalau Ketua Umumnya diam saja. "Mau didesak seperti apa, kalau Ketua Umum tidak tanda tangan undangan Pleno Harian, ya tak bisa juga," tuturnya.
Sebelumnya, Lalu Mara memberikan tanggapan terkait pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Bambang Soesatyo yang menurutnya memiliki arti tersendiri. Arti itu berkaitan dengan persaingan perebutan pucuk pimpinan di partai berlambang pohon beringin.
Lalu Mara mengatakan setelah Bambang Soesatyo diterima Presiden Jokowi, sinyal kuatnya adalah pemilihan ketua umum Partai Golkar dipastikan akan diikuti lebih dari satu calon ketua umum. Dengan demikian, kecil kemungkinan akan berlangsung secara aklamasi. Munas akan dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung sesuai AD/ART. (sy)
