Berrnasindonesia.com - Terkait dengan besarnya kontribusi impor bahan baku atau bahan baku penolong pada defisit neraca perdagangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar peluang investasi di bidang industri substitusi impor harus dibuka lebar.
"Berarti tadi industri baja, industri kimia atau petrokimia, betul-betul harus dibuka karena ini jebakan substitusi impor,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Akselerasi Implementasi Program Perindustrian dan Perdagangan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12).
Presiden berharap ini menjadi catatan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan Menko Maritim dan Investasi, agar harus ada langkah-langkah quick win yang betul-betul konkret untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan seperti industri besi baja, industri petrokimia dan juga tidak kalah pentingnya percepatan mandatory biodiesel B30, dalam rangka menurunkan impor BBM.
“Saya tadi mendengar dari Pak Menteri BUMN, bulan ini sudah bisa kita mulai untuk biodiesel B30, dan tumbuhnya industri pengolahan bukan hanya untuk menghasilkan barang-barang pengganti impor, tetapi juga akan memberikan nilai tambah, karena membuka lapangan kerja yang cukup besar. Ini yang memang kita kejar membuka lapangan kerja,” tegas Presiden.
Sebelumnya saat mengawali arahannya Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa fokus pemerintah ke depan adalah menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap positif dan menekan defisit transaksi berjalan, serta pada saat yang sama memperbesar surplus neraca perdagangan.
Karena itu, menurut Presiden, kita harus konsentrasi pada langkah-langkah terobosan untuk pengurangan angka impor. Presiden juga merujuk data BPS, impor bahan baku atau bahan baku penolong memberikan kontribusi yang besar yaitu 74,06% dari total impor di bulan Januari sampai Oktober 2019, sedangkan impor barang modal angkanya sampai 16,65% dan impor barang konsumsi sebesar 9,29%.
Lebih dalam lagi, Presiden menjelaskan, jenis barang bahan baku yang masih besar angka impornya antara lain adalah besi baja yang mencapai 8,6 juta dollar AS, dan industri kimia organik atau petrokimia yang mencapai 4,9 miliar dollar AS dan juga industri kimia dasar.
Perjanjian Kemitraan Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga mengingatkan mengenai percepatan negosiasi perjanjian-perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau CEPA, terutama untuk negara-negara yang potensial.
“Ini Pak Menteri Perdagangan, Bu Menteri Luar Negeri, betul-betul, kalau perlu setiap hari kejar terus untuk negara-negara potensial yang menjadi ekspor produk-produk kita, yang kita belum memiliki perjanjian kemitraan,” tutur Presiden.
Diakui Presiden Jokowi untuk perjanjian perdagangan dengan Australia kita sudah. Namun masih ada dengan Uni Eropa, negara-negara ASEAN, dengan anggota RCEP dan juga perjanjian dengan negara-negara Afrika. “Ini harus semuanya dipercepat, tim negosiasi juga harus betul-betul kuat dan terus-menerus melakukan negosiasi sehingga peluang ekspor produk-produk dari negara kita, apa saja, bisa masuk ke negara itu. Ini yang harus kita petakan dan kita ajak para eksportir untuk memaksimalkan eksekusinya,” kata Presiden Jokowi.
Sementara untuk dalam negeri, Presiden mengatakan perlunya memangkas berbagai regulasi yang menghambat kinerja ekspor, pembenahan akses pembiayaan ekspor, kemudian peningkatan kualitas produk ekspor, baik dari sisi packaging, branding dan lain-lainnya, dan juga penyiapan kawasan industri yang berorientasi ekspor yang betul-betul terintegrasi.
“Ini semuanya harus dimulai, industri petrokimia ada di mana, industri TPT apparel ada di mana, industri nikelnya ada di mana,” tegas Presiden Jokowi.
