Turut hadir dalam rakor tersebut antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan beberapa pejabat terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah optimistis mampu menurunkan tingkat kemiskinan ke level 7% - 6,5% di tahun 2024. Oleh karena itu, Wapres Ma’ruf Amin meminta kepada para menteri terkait untuk bisa merealisasikan target penurunan tingkat kemiskinan.
"Saya meminta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024," kata Wapres Ma'ruf Amin.
Pemerintah Indonesia memperkirakan jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2024 ditargetkan berada pada kisaran 18,34 juta sampai 19,75 juta. Ini artinya diperlukan penurunan jumlah penduduk miskin antara 5,04 sampai 6,45 juta dalam kurun waktu 2020 sampai 2024.
Topik utama rakor kali ini adalah membahas sejumlah langkah yang perlu diambil serta strategi pengurangan tingkat kemiskinan dan penurunan stunting pasca ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Karena itu, dalam rapat koordinasi kali ini, dibahas kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan.
Pemerintah juga tengah mengupayakan untuk melakukan perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K).
Upaya penting yang ingin dicapai Pemerintah dalam rangka perbaikan kualitas bantuan sosial, perlindungan sosial serta subsidi adalah mempertajam ketepatan sasaran agar program-program tersebut mampu menyasar masyarakat miskin dan rentan yang berhak.
