Memasuki periode ke tiga masa tanggap darurat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara bertahap melakukan upaya untuk mendorong pariwisata di daerahnya kembali tumbuh demi menekan dampak ekonomi yang berkepanjangan.
Namun demikian, Biwara Yuswantana selaku Ketua Satuan Tugas Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan pihaknya tidak lantas terburu-buru membuka pariwisata tanpa kalkulasi dan persiapan yang matang.
Biwara mengatakan, Pemerintah D.I. Yogyakarta saat ini masih dalam tahap uji coba dan melakukan berbagai simulasi guna memastikan kesiapan lokasi-lokasi wisata termasuk hotel, rumah makan, tempat perbelanjaan dan sarana pendukung lainnya.
Terdapat tim verifikasi dan bidang penegakan hukum yang bertugas untuk menilai sejauh mana kesiapan perangkat-perangkat pendukung khususnya dalam hal penerapan protokol kesehatan.
"Ada tim verifikasi, dan ada bidang penegakkan hukum, itu melakukan verifikasi ke hotel-hotel, ke obyek-obyek untuk menilai, mengevaluasi, sejauh mana kesiapan dari perangkat-perangkat yang diperlukan untuk penerapan protokol kesehatan," jelas Biwara saat berdialog di Media Center, Graha BNPB, Jakarta, Minggu (26/7).
Lebih lanjut Biwara menjelaskan, edukasi dan sosialisasi pada masyarakat khususnya pelaku usaha di sektor pariwisata gencar dilakukan. Dengan memanfaatkan media luar ruang, media televisi dan media sosial, pemerintah daerah berupaya agar masyarakat sudah dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru saat nanti industri pariwisata mulai beroperasi kembali.
Tak hanya itu, Pemerintah D.I. Yogyakarta juga tengah mengembangkan aplikasi Jogja Pass. Aplikasi ini dapat memantau dan mendata wisatawan yang masuk ke lokasi wisata secara sistematis dan menyesuaikan dengan kapasitas lokasi wisata yang ingin dikunjungi.
"Kalau sudah misalnya 50 persen (kapasitasnya), nanti akan ditutup gitu. Karena sudah terdata secara sistematis," terang Biwara.
