Bernasindonesia.com - Menurut IMF melalui World Economic Outlook Oktober 2020, dampak COVID-19 sangat besar terhadap ekonomi dunia. Perdagangan dunia diperkirakan turun 10 persen, sama seperti kondisi perdagangan pada saat krisis finansial global tahun 2009, sehingga diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan turun menjadi minus 4,4 persen. Kontraksi ekonomi dunia diperkirakan akan meningkatkan kemiskinan ekstrim (yaitu: orang yang berpendapatan di bawah $1,9 per hari) dari 88 hingga 115 juta orang.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat menjadi pembicara dalam gelaran “International Virtual Conference On Business, Science, And Technology For Sustainable Development - Pembangunan Berkelanjutan Dan Tantangan Dalam Perubahan Dunia” yang diinisiasi oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), pada Rabu (9/12/2020).
Menurut Menteri, negara yang terkena dampak paling parah Covid-19 ialah negara yang mengalami kesulitan dalam penyebaran virus dan negara yang bergantung pada perdagangan global, pariwisata, ekspor komoditas, dan pembiayaan eksternal.
“Kabar mengenai rencana distribusi vaksin di tahun 2021 diperkirakan akan memperbaiki ekonomi global yang akan tumbuh sebesar 4,2% pada tahun 2021. Namun, pemulihan ekonomi global masih diliputi resiko kebawah, terutama jika: pandemi berlangsung secara berkepanjangan hingga ada second wave, kerentanan pasar keuangan, dan perubahan baru konstelasi perdagangan global dan rantai pasok,” ungkap Menteri.
Pandemi ini juga memberi goncangan terhadap Indonesia, bahwa sesungguhnya sistem kesehatan dan pengolahan limbah medis di Indonesia masih rentan dan perlu diperbaiki.
“Namun demikian, disaat bersamaan, pandemi COVID-19 ini memberikan tantangan baru tentang adanya peningkatan sampah medis maupun non-medis (seperti: masker, APD bekas, dan alat-alat medis lainnya) perlu menjadi perhatian kita. Unit pengolahan limbah khusus, terutama limbah rumah sakit yang menangani pasien COVID-19, perlu dipastikan beroperasi agar tidak memberikan dampak negatif tambahan terhadap lingkungan,” ucap Menteri.
Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyatakan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP/SDGs). Pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah keniscayaan.
“Pandemi COVID-19 dapat menjadi momentum bangsa dalam merencanakan pembangunan Indonesia yang lebih baik untuk saat ini dan masa yang akan datang,” Kata Menteri.
Menteri juga menambahkan, pembangunan ekonomi jangka panjang pasca COVID-19 harus didesain ulang, agar dapat memberikan basis ekonomi yang kokoh, menjamin kesehatan dan pendidikan masyarakat yang lebih baik, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik dan pro-green, serta sekaligus membangun masyarakat yang tangguh di masa mendatang.
“Kompleksnya situasi ini menyadarkan kita semua bahwa untuk menghadapi pandemi ini, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Untuk mewujudkan pemulihan pembangunan yang lebih baik atau “Build Forward Better”, diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga aktor pembangunan nonpemerintah mulai dari filantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar, serta organisasi kemasyarakatan dan media,” Kata Kepala Bappenas.
Selain itu, tak ada pula negara yang mampu menyelesaikan permasalahan ini sendirian, butuh kerjasama internasional yang didasari prinsip fair and just collaboration dalam setiap aspek pembangunan. Kerjasama ini kedepannya perlu diarahkan untuk lebih inklusif, tidak hanya fokus paa aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi tetapi juga pada aspek keberlanjutan pembangunan yang lebih baik untuk mewujudkan “Build Forward Better”. (HR)
