Bernasindonesia - Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpuna Mahasiswa Islam (MPK PB HMI) mendorong Sekjend PB HMI Naila Fitri segera menggelar rapat harian karena terjadi kekosongan kepemimpinan sejak Saddam al Jihad mengundurkan diri sebagai Ketum PB HMI.
Koordinator MPK PB HMI Muhammad Safii mengatakan, pengunduran diri Saddam sebagai ketum PB HMI tidak sesuai aturan organisasi. Namun, kata Safii, Arya Kharisma Hardi mengklaim sebagai pejabat sementara Ketum organisasi mahasiswa yang didirikan Lafran Pane tersebut. Untuk itu, kata Safii, MPK hanya mengakui Naila Fitria sebagai Sekjend yang otomatis menjadi PJS Ketum PB HMI.
“Kalau Saddam (al Jihad) sudah mundur seperti itu harusnya PB HMI rapat harian. Tapi satu kalipun, boleh tanya sama Naila (sebagai Sekjend) atau Arya Kharisma hardi yang saat ini mengklaim sebagai PJS ketum PB HMI, satu kalipun tidak pernah ada rapat harian. Itu sampai sekarang,” ujar Safii kepada wartawan Selasa (12/1/2021) malam.
Menurut Safii sejak terjadi kekosongan kepemimpinan di tingkat pusat HMI tidak pernah ada keputusan tentang rumusan struktur kepengurusan. Padahal, HMI sebagai organisasi jelas memiliki AD/ART. Karena itu, Safii menyangkan adanya struktur kepengurusan PB HMI yang tanpa rumusan tersebut.
“Tiba-tiba muncul struktur begitu saja. Jadi hasil sidang rapat MPK PB HMI merumuskan segera mungkin Naila sebagai Sekjend yang otomatis sebagai PJS ketum harus melaksanakan rapat harian begitu Saddam mundur. Keputusan Sidang MPK ngasih waktu ke Naila Fitria 7x24 jam dan Naila sepakat menggelar rapat harian,” tandasnya.
Safii juga mengakui terjadi dualisme kepemimpinan di tingkat Cabang HMI karena adanya kekosongan kepemimpinan tingkat pusat. Dia lantas meminta Badko HMI turut serta mengambil peran menyelesaikan konflik di tingkat Cabang HMI tersebut.
”Pengarusutamaannya harusnya Badko sebagai spektrum untuk menyelesaikan sengketa dualisme Cabang. Kalau aturannya itu diselesaikan oleh sterring commite atau MPK. Tapi kita berharap besar supaya Badko ikut aktif menyelesaikan proses sengketa dualisme Cabang ini,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota MPK PB HMI Wahyu Hamdani juga menegaskan bahwa keluarga besar HMI sudah mendengar kabar dugaan adanya beberapa oknum Polri yang mencoba melakukan intervensi terhadap penyelenggaran Kongres HMI ke XXXI 2021 mendatang. Wahyu kemudian meminta Kapolri Jenderal Idham Azis maupun Kapolri baru nanti menindak tegas oknum aparat Polri yang terindikasi mengintervensi proses kongres HMI tersebut.
"Terkait desas-desus yang berkembang di internal keluarga besar HMI bahwa ada beberapa oknum Polri mencoba mengintervensi kongres. Kalau betul itu ada maka kami meminta kepada Kapolri menindak aparatnya. Ini kan terkait pasal 6 AD/ART tentang independensi etis dan organsiasi HMI,” tambah Wahyu.
Wahyu berharap kongres HMI nanti bisa berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Namun demikian, kata Wahyu, suksesi kepemimpinan organisasi yang dilahirkan pada 1947 silam itu, bisa ditempatkan di daerah zona hijau dari Covid-19.
“Kita berharap bersama-sama menyatukan Kongres. Itu pun kongresnya harus ditempat zona hijau, tidak ditempatkan di zona merah. Kan ada beberapa zona merah seperti Jatim di Surabaya, Sulsel di Maksar, DKI Jakarta, Jabar dibeberapa daerahnya zona merah. Nah itu tempat-tempat yang harus kita hindari untuk proses Kongres ke depan,” katanya. (RTH)
“Sehingga sedapat mungkin untuk stakeholder dapat memberikan izin tempat pelaksanaan kongres karena ini sudah terlalu lama PB HMI mengalami kekosongan kepemimpinan. Pada akhirnya tidak dihitung sebagai kekuatan tersendiri untuk wilayah civil cociety. Jadi kita berharap kongres bisa satu dan di tempatkan tidak berada pada zona merah Covid-19," tutup Wahyu.
