Bernasindonesia.com – Komnas HAM RI menggagas mekanisme koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga dapat responsif dalam menangani persoalan hak asasi manusia yang berkaitan di ranah pendidikan dan kebudayaan.
Hal ini disampaikan dalam diskusi daring dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim untuk membahas kerja sama kedua lembaga di bidang pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM khususnya mengenai sistem pendidikan yang berperspektif HAM serta kebudayaan di Indonesia melalui zoom meeting (Senin, 12/4/2021).
“Komnas HAM RI mencermati di lapangan masih banyak terjadi praktik-praktik yang di dalamnya terdapat unsur-unsur diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi yang mengedepankan prinsip-prinsip kebhinekaan dan pluralitas, untuk itu kami ingin mendiskusikan hal ini untuk kerja sama tidak hanya di tingkat nasional namun juga daerah dengan Kepala Daerah, contohnya Jateng dan Yogyakarta yang mensupport kerja sama penegakan hak asasi manusia supaya prinsip keberagaman dan non-diskriminasi tetap terjaga,”ungkap Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik.
Taufan Damanik juga mengungkapkan aduan yang diterima Komnas HAM RI soal kebebasan akademis yang mulai jamak terjadi, diantaranya kebijakan-kebijakan kampus yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip academic freedom karena terdapat muatan tekanan terhadap kebebasan berekspresi.
Pada kesempatan ini, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara mengenalkan Program Komnas HAM RI Sekolah Ramah HAM yang sudah dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimatan Barat, Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Beka berharap Kemendikbud yang memiliki kewenangan menciptakan suasana atau kondisi yang kondusif atas sistem pendidikan nasional di Indonesia dapat memastikan hak asasi manusia menjadi standar pendidikan di Indonesia.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI M.Choirul Anam menyampaikan antara Komnas HAM RI dan Kemendikbud memiliki korelasi sehingga dapat melakukan upaya strategis salah satunya dalam hal pendidikan merdeka. Komnas HAM RI menerima pengaduan dengan dua jenis tipologi antara lain pertama berhubungan dengan mahasiswa yang mengadukan kebijakan-kebijakan tertentu kemudian berujung dengan mendapat intervensi, berhadapan hukum hingga sanksi drop out. Kemudian aduan di tingkat pendidikan dasar hingga menengah yaitu mengenai perlakuan diskriminasi dan stigmatisasi.
Anam berharap Kemendikbud RI dapat mewujudkan kemerdekaan pendidikan dan memanusiakan manusia yang merdeka.
Waki Ketua Komnas HAM RI Amiruddin Al Rahab mendukung dan menginginkan kerja sama ini untuk ditindak lanjuti.
Merespons hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim berpandangan hak asasi manusia merupakan hal yang maha penting yang kemudian diimplementasikan secara serius dalam beragam program dan kebijakan yang ia ambil salah satunya mengenai kebijakan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Februari 2021 lalu yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang penggunaan pakaian bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dilingkungan sekolah negeri.
Nadiem berujar berdasarkan laporan dan analisis yang diterima oleh Kemendikbud, persoalan hak asasi manusia di ranah pendidikan antara lain terkait intoleransi dalam bentuk agama, etnisitas dan lain-lain, kekerasan seksual serta perundungan atau bullying.
Melalui Komnas HAM RI, menurut Nadiem , masyarakat dapat mengadukan persoalan pelanggaran HAM yang dialaminya. “Untuk itu kita butuh dukungan dan bantuan Komnas HAM RI untuk pelaporan di lapangan juga kurasi atas pelanggaran,” pinta Nadiem.
Lebih lanjut, kedua belah pihak kemudian menyepakati poin-poin mengenai review kurikulum pendidikan dengan memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, penyelesaian bersama kasus pelanggaran kebebasan akademik, dan penanganan persoalan masyarakat adat dan kebudayaan.
Peserta diskusi ini antara lain Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Amiruddin Al Rahab, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara dan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan M.Choirul Anam, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na'im, Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam, Puspeka Kemendikbud Hendarman, Plt Karo Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM RI Mimin D.H, Stafsus Mendikbud Dei Sudarmo dan M.Heikal serta Sub Koordinator Bidang Kerjasama Antar Lembaga Komnas HAM RI Sri Nur Fathya.
