Bernasindonesia.com - Majelis Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (MPP ICMI) bersuara lantang terkait penindasan umat Islam di India. ICMI pun mendesak Pemerintah Republik Indonesia (RI) agar mengambil sikap terhadap pembantaian dan penindasan kaum minoritas muslim yang ada di India.
"Kami (ICMI) meminta pemerintah agar memanggil duta besar India di Indonesia untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat muslim di Indonesia terkait hal tersebut (penindasan terhadap umat Islam di India)," ungkap Wakil Ketua Umum (Waketum) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Periode 2021-2026, Andi Anzhar Cakra Wijaya, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima, Selasa (22/2/2022).
ICMI, kata Andi Anzhar, juga mendesak Presiden Jokowi untuk memberi perhatian kepada umat muslim di India yang mengalami diskriminasi, penindasan dan kesewenang-wenangan oleh kelompok ultra-nasionalis Hindu ekstrem di negara Mahatma Gandi itu. "Ini sangat penting mengingat sebagai negara Islam terbesar di dunia, ICMI memandang Indonesia harus berperan aktif dan menunjukkan solidaritas terhadap Saudara-saudara muslim di India yang saat ini mengalami penindasan. Maka dari itu, Pemerintah RI harus mengambil sikap yang berpihak pada umat Islam," cetus putra mantan Jaksa Agung, Andi M. Ghalib itu.
Waketum ICMI bidang politik, hubungan internasional, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini menjelaskan, sikap arogansi dan kesewenang-wenangan yang dipertontonkan kelompok mayoritas ultra-nasionalis Hindu ekstrem itu telah "melukai" sekaligus "mencoreng" hubungan RI-India. Khususnya, ucap mantan anggota DPR RI ini, hubungan umat muslim India dan Indonesia.
"Hubungan umat muslim India dan Indonesia sudah terjalin sangat erat selama ini. Peristiwa penindasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap umat Islam di India telah mencoreng hubungan baik selama ini," imbuhnya.
ICMI, tegas pria yang pernah menjadi President of Internasional Humanitarian Law Comittee atau Presiden Komisi Hukum Kemanusiaan Internasional saat bertugas di BKSAP (Badan Kerjasama Antar-Parlemen) DPR RI ini, menyerukan agar India menghentikan segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis terhadap umat muslim di negara berpenduduk terbanyak nomor dua dunia itu.
Sebab, kata mantan ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) DKI Jakarta itu, jika terus melakukan penindasan terhadap umat muslim, maka India berarti telah merusak dan mengotori demokrasi serta perdamaian yang sejak dahulu diajarkan oleh Mahatma Gandhi yaitu misi penting universal declaration of human rights," cetusnya.
Dan, tandas Andi, jangan sampai India dicap sebagai negara "teroris" karena terus memusuhi dan menindas umat Islam. "Jangan sampai juga, jadi pemicu negara-negara Islam lainnya di dunia untuk memerangi India," pria yang saat ini juga menjadi ketua dewan penasihat Forum Dewan Kota Provinsi DKI Jakarta yang Ketua Dewan Pembinanya Gubernur Anies Baswedan itu mengingatkan.
Tidak hanya ICMI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga bersuara keras terhadap India yang menindas umat Islam. Sebelumnya,
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim juga meminta Pemerintah Indonesia membantu muslim India yang ditindas kalangan mayoritas.
"Saya berharap, Pemerintah RI melakukan langkah-langkah penting meyakinkan Pemerintah India melalui Dubes India untuk menghentikan ekstrimisme ini," ungkap Sudarnoto melalui keterangannya, Senin lalu (14/2/2022).
Sudarnoto sangat kecewa dan sakit hati melihat tindakan brutal Pemerintah India terhadap warga minoritas Muslim di India. Ia menilai, tindakan brutal mayoritas terhadap muslim India melanggar HAM.
"Bisa jadi komunitas agama lain yang menyadari dan mengerti betul tentang Hak Asasi Manusia (HAM) akan terusik dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah India," ujarnya.
Sudarnoto menyebutkan, India yang saat ini dipimpin oleh kelompok ultranasionalis Hindu ekstrem hanya akan mempertontonkan kekejaman dan tindakan kekerasan terhadap minoritas Muslim di India yang disponsori oleh negara. Pemerintah India bukan hanya melakukan tindakan diskriminasi, kata dia, melainkan juga dengan jelas membangun, mengembangkan, dan memperkuat spirit Islamphobia.
Sudarnoto menyatakan, misi memberikan tempat, menghormati, dan melindungi hak warga negara telah dirusak secara sistematis melalui keputusan politik India yang ekstrem. Seharusnya, imbuh Sudarnoto, Pemerintah India belajar dari Indonesia yang mayoritas Muslim.
Namun, sangat toleran memberikan tempat bagi minoritas seperti Hindu dan agama lain. Bahkan, sambungnya, banyak candi Hindu, Budha, kuil, klenteng, dan gereja diberi tempat dengan baik oleh umat Islam Indonesia.
"India harus membuka mata dan hati bahwa orang Hindu tenang di Indonesia," imbuh dia.
