Bernasindonesia.com - Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya mengatakan NasDem terus berkomunikasi intensif dengan berbagai partai politik untuk membentuk koalisi menyongsong Pilpres 2024.
Ia mengatakan, setidaknya membutuhkan 20% kursi di DPR RI untuk mengajukan bakal calon presiden pilihan NasDem, Anies Baswedan. Kini setidaknya ada dua partai yakni Demokrat dan PKS yang tengah dijajaki untuk koalisi.
"Itulah kemudian kita butuh membangun koalisi. Di luar PDIP memang semua partai harus melakukan koalisi. Demokrat dan PKS insyallah, kita selalu berkomunikasi secara intensif. Sejauh ini baru kami bertiga" ujar Willy, dilansir dari fraksinasdem.org, Sabtu (8/10).
Partai NasDem memiliki 10,26% kursi di DPR hasil Pemilu 2019. Dengan bergabungnya Demokrat dan PKS, imbuh Willy, sudah cukup untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yakni 20%.
Meski demikian sejauh ini koalisi tersebut belum diresmikan. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu, koalisi akan diumumkan pada 10 November 2022.
"Insyallah dalam waktu dekat masing-masing partai akan mendeklarasikan dulu atau nanti bisa bersama-sama. Sejauh ini schedule kami masih tetap 10 November," imbuhnya.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) itu mengatakan, pendeklarasian Anies Baswedan sebagai bakal Capres Partai NasDem dilakukan sebagai antitesis politik di Indonesia yang biasanya mengajukan capres di akhir pendaftaran.
"Setidaknya kami ingin memberikan pembelajaran kepada publik, ingin membangun kesadaran, awareness dalam rangka mengantitesis politik kita yang selalu seperti dramaturgi, last minute, injury time. Jadi selalu saja, bagaikan politik kita disodorkan kandidatnya baru putus setelah mau daftar ke KPU tengah malam, sudah mau tutup KPU nya," tuturnya.
Menurut Willy, hal tersebut justru membuat pemilihan capres seolah hanya keputusan eksklusif elite partai. Sementara dengan dideklarasikannya Anies, nantinya masyarakat bisa memberikan penilaian terkait figur Anies sebagai seorang calon Presiden.
"Itu sama sekali tidak memberikan publik untuk penilaian semata-mata hanya keputusan yang sifatnya sangat eksklusif dan cenderung terbatas tertutup. Kalau kita belajar dari pengambilan keputusan parliamentary bagaimana publik terlibat, memberikan penilaian, dan itu sebangun dengan aspirasi emosi yang ada di tengah tengah publik. Itu sebenarnya yang ingin dilakukan NasDem," pungkasnya.
