Pengelolaan Sampah Harus Jadi Indikator Utama Keberhasilan Daerah

| Jumat, 25 November 2022 | 05.51 WIB

Bagikan:

Bernasindonesia.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Taufik Basari mengusulkan agar pengelolaan sampah di Indonesia harus menjadi good feeling factor secara politik, terutama melalui upaya tanggung jawab bersama dari pemerintah daerah.


Kepala daerah, lanjut Taufik, merupakan sentra utama yang berperan penting dalam memastikan persoalan di hulu, berkaitan dengan pengelolaan sampah di Indonesia agar tidak lagi tersendat.

“KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menyampaikan salah satu kendala yang dihadapi adalah persoalan pengelolaan sampah belum menjadi good feeling factor secara politik daerah-daerah," ujar Taufik saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri LHK, Siti Nurbaya dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono membahas UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari dpr.go.id, Rabu (23/11).

Legislator NasDem itu mengatakan, pengelolaan sampah harus menjadi good feeling factor dalam politik Indonesia.

"Sehingga, salah satu yang harus menjadi indikator utama keberhasilan suatu daerah adalah keberhasilan dalam hal pengelolaan sampah untuk memacu para kepala daerah melihat persoalan sampah sebagai persoalan fundamental, sekaligus meningkatkan budaya malu bila daerahnya ternyata kurang bersih,” ujar Taufik.

Bukan hanya itu, Taufik menegaskan, diperlukan gerakan bersama yang diinisiasi KLHK dan PUPR dengan melibatkan setiap kementerian dengan kewenangan-kewenangan tertentu terkait dengan persoalan sampah.

Contohnya, usul Taufik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif turut dilibatkan dalam indikator perkembangan wisata suatu daerah yakni penilaian pengelolaan sampahnya.

Legislator NasDem dari Dapil Lampung I (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, Pesisir Barat) itu menegaskan, persoalan sampah bukan persoalan kecil. Persoalan itu fundamental dan harus jadi tanggung jawab bersama.

“Yang menjadi persoalan paling utama ketika berbicara beban persampahan di Indonesia adalah membangun gerakan bersama yang diinisiasi KLHK dan PUPR dengan kementerian lainnya, termasuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk ditingkatkan kesadaran kebersihannya,” pungkas Taufik. 
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI