Bernasindonesia.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan perlunya pemetaan distribusi dokter di Indonesia. Ledia menilai, kurangnya jumlah dokter di Indonesia salah satunya karena masih banyaknya dokter yang memiliki beban kerja birokrasi, sehingga kerja-kerja dokter tersebut harus terbagi dengan kerja birokrasi yang ada.
"Ketika disebutkan jumlah dokter itu kurang, banyak yang jadi birokrasi, kan berkurang itu pasti. Bukan cuma spesialis tapi beliau-beliau ini sudah tersedot dengan kerja-kerja birokrasi yang luar biasa. Ya Allah kalau melihat yang di Dinkes itu luar biasa, belum kelilingnya belum laporannya yang segunung itu kan, banyak sekali yang harus dilakukan sehingga membuat waktunya juga terkurangi dalam konteks ini," ujarnya.
Demikian disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) dalam rangka Penyusunan RUU tentang Kesehatan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, dilansir dari dpr.go.id, Kamis (17/11/2022).
Lebih lanjut, terkait distribusi dokter tersebut, Ledia mencontohkan yang terjadi pada Dapil-nya di Jawa Barat I, yakni Kota Bandung. Ketika ada pembukaan dokter puskesmas, dari 23 lowongan yang dibuka, hanya ada 12 pendaftar. Padahal puskesmas-puskesmas di sana terbilang dekat dan mudah dijangkau.
"Saya tidak bisa membayangkan di daerah yang jauh, ada problem apa kira-kira berkaitan dengan mental, apakah justru karena bisa langsung jadi spesialis aja nggak harus ke puskesmas dulu misalnya atau yang seperti apa," jelas Politisi Fraksi PKS ini.
Untuk itu, Ledia menambahkan bahwa penugasan wajib praktek untuk dokter spesialis akan sangat membantu daerah-daerah yang tidak memiliki dokter spesialis. "Karena ketika tadi disebutkan ada penugasan wajib praktek untuk dokter spesialis itu sangat membantu daerah-daerah yang tidak punya dokter spesialis. Itu akan luar biasa menguntungkan bagi daerah," imbuhnya.
