Bernasindonesia.com - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 mencatatkan kinerja yang baik, yang terlihat dari defisit yang lebih kecil dibandingkan angka yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Senin (16/01/2023), di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Defisit APBN di tahun 2022 2,38 persen dari target 4,5 persen. Ini menunjukkan konsolidasi fiskal lebih cepat dari amanat Undang-Undang 2 Tahun 2020,” ujarnya.
Airlangga memaparkan, pendapatan negara tercatat mencapai 115,9 persen dari target atau tumbuh 30,6 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh penerimaan pajak yang 115,6 persen atau tumbuh 34,3 persen. Kemudian penerimaan pajak dua tahun berturut-turut melampaui target dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencapai 122,2 persen atau tumbuh 28,3 persen.
“Belanja negara 95,5 persen (tumbuh 10,9 persen). Dan yang utama tentu belanja pemerintah pusat yang 98,8 persen. Ini terkait dengan subsidi energi, realisasinya tahun lalu 551,2 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp583,5 triliun atau turun 33,1 persen. Sedangkan realisasi pembiayaan utang sebesar Rp688,5 triliun atau turun 20,9 persen.
“Program PCPEN [Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional] telah dimanfaatkan secara optimal dan berdampak nyata untuk melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya.
Menko Perekonomian mengungkapkan, dalam Sidang Kabinet Paripurna Presiden Jokowi menekankan agar belanja pusat dan daerah didorong untuk membeli produk dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran dalam jangka pendek.
“Terkait dengan penyerapan tenaga kerja, [akan dilakukan] optimalisasi belanja pusat daerah untuk program padat karya, baik di kota maupun desa, memperluas kerja sama government to government dari program pekerja migran, kemudian inklusi keuangan, baik itu PNM maupun KUR, kemudian program upskilling maupun reskilling, seperti Kartu Prakerja,” imbuhnya.
